apahabar.com, MARABAHAN - Momentum menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1945, juga menjadi kesempatan warga Desa Dwipasari di Kecamatan Wanaraya, Barito Kuala (Batola), mencurahkan isi hati.
Curahan hati tersebut ditujukan kepada Penjabat Bupati Batola, Mujiyat, ketika menghadiri pawai ogoh-ogoh, Selasa (21/3).
"Kami memiliki keinginan kuat agar Dwipasari menjadi destinasi desa wisata adat dan budaya di Batola," papar I Made Wastawan, Kepala Desa Dwipasari.
"Namun salah satu kendala dari rencana itu adalah infrastruktur, lantaran jalan poros kabupaten yang menghubungkan Dwipasari, Sidomulyo dan Roham Raya rusak parah," imbuhnya.
Di sisi lain, jalan tersebut juga menjadi urat nadi perekonomian warga Dwipasari yang sebagian besar merupakan pekebun sawit dan karet.
Adapun jawaban Mujiyat cukup menenangkan, karena perbaikan jalan tersebut sudah dianggarkan dan sedang berproses untuk segera direalisasikan.
"Mudahan dalam tahun anggaran 2023 diprogramkan dan dikerjakan dengan segala kemampuan yang tersedia di Pemkab Batola," jawab Mujiyat.
Baca Juga: Riuh Pawai Ogoh-ogoh Menyambut Nyepi di Dwipasari Batola
Baca Juga: Menilik Persiapan Hari Raya Nyepi di Dwipasari Batola
"Terkait destinasi desa wisata adat dan budaya yang merupakan salah satu dari sumber daya terbarukan, juga segera dikoordinasikan dengan instansi terkait (Disporbudpar Batola)," imbuhnya.
Pun demikian Mujiyat juga menginginkan masyarakat berkomitmen agar jalan yang sudah diperbaiki, dapat dipelihara bersama-sama. Salah satunya tak memuat buah sawit secara berlebihan ke kendaraan pengangkut.
"Nanti setelah dibangun, harus dibikin komitmen tentang cara merawat jalan agar menjadi lebih awet. Bagaimanapun membangun jalan tidak murah, tetapi memelihara jauh lebih murah," tegas Mujiyat.
Sementara dalam kesempatan terpisah, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Batola, Edi Supriyadi, mengamini rencana perbaikan tersebut.
"Itu merupakan proyek lanjutan dari Sidomulyo ke arah Dwipasari yang dianggarkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK)," papar Edi.
"Kemudian agar DAK senilai Rp18 miliar itu mencakup panjang keseluruhan, masyarakat berkeinginan agar sebagian dilakukan pengerasan, bukan berupa pengaspalan," imbuhnya.
Namun mengingat DAK memiliki aturan tertentu, Dinas PUPR Batola mempersilakan masyarakat setempat untuk membuat rekomendasi perubahan konstruksi.
"Keputusan akhir yang menolak atau menyepakati rekomendasi tersebut merupakan kewenangan Kementerian PUPR," tukas Edi.
"Memang dengan DAK yang tersedia, kami memperkirakan pengaspalan hanya mampu mencakup 6 kilometer," pungkasnya.