Perubahan Iklim

Moeldoko Ungkap 3 Kondisi Ini Jadi Ancaman Serius Ketahanan Pangan

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyebut, Kabupaten Jember memiliki sawah paling luas kedua di Indonesia atau sekitar 86.114 hektar. Luasan sawah tersebut.

Kuliah Umum Kepala Staf Khusus Presiden Moeldoko di Universitas Jember, Jumat (24/3). (Foto: apahabar.com/Ulil)

apahabar.com, JEMBER - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengungkapkan perubahan iklim saat ini menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan di Indonesia. Kondisi tersebut rupanya dipengaruhi beberapa faktor yang menjadi penyebab utamanya.

Pertama, ancaman banjir, terlebih sudah tiga tahun ini Indonesia cenderung melampaui tahun basah karena fenomena La Nina. Siklus tersebut biasanya akan bergeser menjadi El Nino ketika memasuki tahun ke empat. Kondisi tersebut menjadi ancaman selanjutnya yakni kekeringan.

"Kalau terjadi kekeringan, kita terancam gagal panen. Dari La Nina Jadi El Nino. Perkiraan Desember 2023, tahun politik terjadi kekeringan," katanya saat menyampaikan kuliah umum kepada mahasiswa di Gedung Auditorium Universitas Jember, Jumat (24/3).

Baca Juga: Moeldoko Sentil Universitas: Punya Penelitian Bagus, Tapi Berhenti di Laci Meja

Ia memperkirakan, bila sistem pertanian di Indonesia belum menggunakan banyak inovasi dan pendekatan teknologi, maka ketahanan pangan akan terancam.

"Bila Desember kekeringan terjadi, panen raya pada April akan seperti apa," ujarnya.

Moeldoko menyebut, pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp70 triliun untuk KUR kepada petani, namun masih sulit terealisasi karena petani di Indonesia masih menanam untuk sebatas bertahan hidup, bukan menghidupi kebutuhan pangan masyarakat.

Baca Juga: Genangan Mengancam Proyek Lumbung Pangan, Moeldoko: Tidak Mudah Mengelola Air

Terlebih Kabupaten Jember memiliki sawah paling luas kedua di Indonesia atau sekitar 86.114 hektar. Luasan sawah tersebut, harusnya bisa jadi pemicu untuk menjadikan Jember sebagai lumbung pangan nasional.

"Petani masih menanam untuk bertahan hidup, bukan menghidupi," katanya.

Persoalan tersebut merupakan imbas dari pola pikir petani yang masih sulit menerima teknologi. Di sisi lain, luas lahan milik petani di Indonesia rata-rata hanya 0,5 hektare per satu keluarga. 

Karena itu, pihaknya juga terus mendorong pembukaan lahan baru sesuai arahan Presiden Joko Widodo lewat redistribusi tanah Hak Guna Usaha (HGU).

Baca Juga: Moeldoko Beberkan 5 Strategi Pemerintah Percepat Transformasi Digital

"Situasi global juga banyak mempengaruhi kebijakan di sektor pangan. Pupuk, harganya menjadi dua kali lipat," tambahnya.

Adapun masalah ketiga yakni soal kelangkaan pupuk. Moeldoko menerangkan saat ini pemerintah hanya mampu mengeluarkan subsidi sebesar 7 juta ton, sehingga hanya mampu memenuhi kebutuhan 9 juta petani, dari 24 juta petani.

"Sebanyak 20 triliun minimum subsidi, mampu 7 juta ton saja. Sehingga tidak rata," ujarnya