apahabar.com, BANJARMASIN – Kisruh terkait jalur pembelian BBM solar bersubsidi di Banjarmasin mulai mereda.
Di mana, Pertamina berjanji akan menambah kuota BBM solar bersubsidi untuk stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) 015 dan AKR di Lingkar Selatan, Banjarmasin.
Jumlahnya 6.000 liter, sehingga solar subsidi yang dibagikan 26.000 liter per hari.
"Mereka di lapangan tidak lagi saling sikut, secara teknis mereka bersama melakukan penyesuaian," ucap Asisten II Sekdakot Banjarmasin, Doyo Pudjadi, Rabu (3/8).
Ia mengatakan penyaluran kuota solar bersubsidi tersebut diambil dengan cara pergeseran. Artinya, kuota solar bersubsidi di tengah kota digeser ke SPBU 015 dan AKR.
Kedua SPBU ini menjadi jatah Asosiasi Logistik & Forwarder Indonesia (ALFI) dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalimantan Selatan.
"SPBU yang kurang efektif dikurangi kuotanya untuk SPBU daerah itu," katanya.
Menurutnya, SPBU yang diambil stok solar subsidinya tidak mengalami kerugian signifikan.
Langkah ini pun akan dioperasionalkan pada Kamis (4/8) besok.
"Ketika itu stoknya tidak kelebihan atau hanya 50 persen, itu mubazir kan, lalu dikumpulkan Pertamina untuk digeser ke jalur lain," jelasnya.
Selain itu, PT AKR Corporindo juga berjanji melakukan pengaturan stok solar bersubsidi ke SPBU Lingkar Selatan.
Namun hingga saat ini jumlah yang ditambahkan AKR masih belum diketahui.
Mereka meminta waktu satu minggu ke depan untuk berpikir menambah kuota solar subsidi.
"Artinya di jalur itu untuk armada Alfi, Aptrindo dan Organda dalam waktu dekat sudah dipenuhi," jelasnya.
Menurutnya, sekarang tidak ada namanya jalur khusus bagi angkutan truk saat mengantre di SPBU mana pun.
Pemkot, Polresta dan Kodim 1007/Banjarmasin secara masif melakukan kontrol pengawasan.
"Mudahan-mudahan tidak ada lagi demo dan lain sebagainya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua ALFI/ILFA Kalsel, Saut Nathan Samosir menjelaskan bahwa tidak menjadi jaminan penambahan kuota solar bersubsidi membantu permasalahan angkutan truk.
Pihaknya mengaku belum pernah menggunakan jalur SPBU di kawasan Lingkar Selatan.
Organda Kalsel diklaimnya yang telah sudah memakainya sejak dulu.
"Kita coba dulu, kalau nanti sudah ditambah kuota 6 ribu liter tetap antrean panjang, kita tetap komunikasi dulu dengan Pertamina dan Pemkot," jelasnya.
Adapun, Ketua DPD Organda Kalsel, Edy Sucipto menyampaikan permasalahan jalur solar bersubsidi bagi armada truk memang sudah beres.
Namun laporan tentang anggota DPRD Banjarmasin tetap dikawal di Badan Kehormatan (BK).
Laporan terkait oknum dewan yang diduga menyalahgunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi.
"Dijadikan pelajaran, kalau benar ya dibenarkan, kalau salah salah profesional," ujarnya.
Ia juga mengancam akan melakukan gugatan perdata, jika seandainya BK DPRD Banjarmasin tidak menjadikan fungsinya dengan maksimal.
"Diatur opininya nanti kelihatan, itu nanti kita lihat saja," pungkasnya.
Sekadar diketahui, ALFI/ILFA, Aptrindo dan Organda Kalsel selama ini sudah mendapatkan jalur khusus pembelian solar bersubsidi di Jalan Gubernur Soebarjo atau kawasan Basirih, Banjarmasin.
Pihak ALFI/ILFA dan Aptrindo mendapat jatah beli solar bersubsidi di SPBU 015 dan AKR, sedangkan Organda Kalsel di SPBU 06 dan SPBU 07.
Hanya saja terjadi kesenjangan dari jumlah kuota, sehingga ALFI/ILFA dan Aptrindo melakukan aksi.
Bahkan menuntut pemberian jalur khusus yang didapat Organda Kalsel dicabut.
Oleh Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Noor, tuntutan dari ALFI/ILFA dan Aptrindo Kalsel itu dikabulkan.
Namun di sisi lain, tak terima dilakukan pencabutan sepihak dan terlebih atas permintaan kubu ALFI/ILFA serta Aptrindo Kalsel, pihak Organda Kalsel melakukan unjuk rasa balasan.
Pencabutan jalur khusus yang dilakukan Arifin Noor tersebut dianggap batal oleh Organda Kalsel alias berjalan seperti semula.