apahabar.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan pihaknya mendapat alokasi anggaran sebesar Rp125,18 triliun dari Kementerian Keuangan untuk pembangunan infrastuktur tahun 2023.
Jumlah tersebut lebih besar dibandingkan pagu anggaran tahun 2022 sejumlah Rp116,37 triliun.
Melalui alokasi anggaran tersebut, Kementerian PUPR akan memprioritaskan penyelesaian pekerjaan konstruksi yang sedang berjalan, khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ditargetkan dapat rampung pada Semester I Tahun 2024.
“Kementerian PUPR menargetkan penyelesaian pembangunan infrastruktur prioritas dan infrastruktur dasar atau konektivitas pada tahun 2023, atau paling lambat pada semester I tahun 2024,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Selasa 20/12).
Baca Juga: Kemenag Usut Pihak Terlibat Pungli Nasi Kotak di KUA Balikpapan
Selain itu, Kementerian PUPR juga akan membangun infrastruktur pada empat bidang utama yaitu sumber daya air, jalan dan jembatan, permukiman, serta perumahan.
Pada bidang sumber daya air, salah satu yang vital adalah pembangunan bendungan yang akan menopang kebutuhan pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Di samping itu, Kementerian PUPR akan terus mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun melalui pendekatan Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi, dan Rehabilitasi (OPOR).
Harapannya agar infrastruktur yang telah dibangun PUPR benar-benar bisa bermanfaat bagi masyarakat.
Baca Juga: Tiket Nonton Timnas Indonesia di Piala AFF 2022, PSSI Beri Harga Spesial!
Di samping itu, alokasi anggaran akan diarahkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi melalui program padat karya dengan alokasi anggaran sebesar Rp14,34 triliun untuk penyerapan tenaga kerja sebanyak 701 ribu orang.
Langkah ini diharapkan dapat membuka lapangan kerja dalam skala besar serta membantu menjaga daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Basuki menyebutkan bahwa ke depan tantangan pembangunan infrastruktur akan semakin besar, khususnya kebutuhan pendanaan yang terus meningkat setiap tahunnya.
Pihaknya berharap dapat menciptakan terobosan sumber-sumber pembiayaan baru.
Baca Juga: Ragam Kesaksian Kriminolog yang Bikin Kubu Sambo Naik Pitam
Ia menilai penerbitan Sukuk Negara untuk pembiayaan infrastruktur serta pelibatan swasta dalam membangun infrastruktur dengan skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha (KPBU) adalah sebuah langkah awal yang baik.
“Kami terus mendorong pengembangan creative innovative financing melalui sinergitas dengan berbagai instrumen pendanaan lainnya agar pembangunan infrastruktur dapat berlangsung secara berkelanjutan,” tutup Basuki.