apahabar.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mendorong agar PT Freeport Indonesia mempercepat proses pembangunan smelternya.
"Kemarin bangunan fisiknya sudah masif, sudah banyak, jadi progresnya sudah 61 persen per bulan Maret. Diiharapkan bulan April nanti progresnya nambah ke 65 persen," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jumat (5/5).
Bahkan Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta agar konstruksi smelter single-line terbesar di dunia itu dipercepat hingga 4 persen per bulan.
"Dia menyatakan berusaha agar bisa mencapai 4 persen per bulan. 8×4 itu 32, jadi targetnya 92 (persen) sampai akhir tahun," kata Arifin menargetkan.
Baca Juga: Perpanjangan Izin Ekspor Freeport Beri Untung Negara, Begini Penjelasannya
Proyek pembangunan smelter ini bahkan sudah menelan dana hingga US$ 1,95 miliar atau setara Rp 28,6 triliun (asumsi kurs Rp 14.690 per US$).
"Terakhir Maret (progres) 61%," ungkapnya.
Arifin menargetkan pembangunan smelter tersebut ditargetkan bisa selesai pada Mei 2024. Hal ini tentu berkenaan dengan izin ekspor konsentrat tembaga yang diberikan sampai dengan Mei 2024 mendatang.
Baca Juga: Izin Usaha Diperpanjang, Freeport: Siap Ikuti Arahan Pemerintah
Untuk itu, menurutnya ini merupakan tantangan untuk Freeport Indonesia agar bisa segera mempercepat pembangunan smelternya, sehingga bisa beroperasi tepat waktu pada Mei 2024.
"Kita memang minta supaya bisa diselesaikan di bulan Mei 2024, jadi dari Freeport Indonesia, Pak Tony, menjadi tantangan buat Freeport. Freeport melakukan adjustment supaya bisa accelerate proyek (selesai) 2024," pungkasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PTFI, Tony Wenas mengungkapkan bahwa pihaknya akan memastikan keberlanjutan progres pembangunan smelter tembaganya.
Baca Juga: Izin Ekspor Freeport Diperpanjang, Bahlil: Kalau Tidak, Bisa Tutup!
Tony mengatakan pihaknya mengapresiasi dukungan dari Kementerian ESDM yang mana hal tersebut sangat dibutuhkan demi keberlanjutan investasi di Indonesia.
"Kami sangat mengapresiasi dukungan Pemerintah untuk memastikan kontinuitas operasional tambang yang secara teknis sangat dibutuhkan dan keberlanjutan investasi yang akan berdampak signifikan bagi ekonomi Indonesia, khususnya masyarakat Papua," ungkap Tony dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (5/5).