apahabar.com, JAKARTA – Wacanasertifikasi nikahyang dicanangkan Kemenko PMK menuaipro dan kontra. Ada yang memandang program ini dibutuhkan, namun tak sedikit yang menilainya bakal merepotkan calon pengantin.
Programsertifikasi nikahini rencananya bakal diterapkan pada 2020 dan tidak dipungut biaya alias gratis.
Namun menurut Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama, Mohsen, pihaknya sebagaileading sectorbimbingan pernikahan mengaku belum mengetahuiformatnya. Makanya perlu kajian mendalam sebelum menerapkan kebijakan itu.
“Ada rapat koordinasi di Kemenko PMK. Kami diundang di situ, saya kira Kemenko PMK akan mencari masukan dan bentuknya seperti apa. Apa yang kira-kira cocok untuk diterapkan nanti,” kata Mohsen.
Ia menduga, model yang akan diterapkan tak jauh berbeda dengan yang sudah dipraktikkan Kementerian Agama. Dalam tiga tahun terakhir, Kemenag telah mengadakan kelas pranikah selama dua hari secarafull daydengan materi beragam.
Dalam metodenya, lanjut Mohsen, para calon pengantin diajak berdiskusi dan aktif mengikuti beberapagamesmenarik. Mereka juga tidak mendengarkan ceramah dengan monoton. “Calon pengantinenjoykarena mendapatkan nilai tambah,” ucap Mohsen.
Dia menjelaskan, sertifikasi merupakan hadiahyang didapat calon pengantin dari hasil pelatihan yang diikutinya. Karena setiap kegiatan, biasanya akan mendapatkan tanda kelulusan.
“Yang penting, mendapatkan pengetahuan dalam mempersiapkan rumah tangga baru. Itu intinya,” tegas dia.
Namun begitu, dia menegaskan, perlu kajian mendalam jika sertifikasi nikah menjadi syarat untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Sebab pihaknya tidak menerapkan hal demikian.
“Perlu kajian panjang dan mendalam, sejauh mana efektivitas ini. Kita tidak mau dikesankan mau menyulitkan padahal sesungguhnya kita ingin memudahkan,” terang Mohsen.
Sumber: Liputan6.com
Editor: Syarif