Harapan Kalimantan Selatan bisa lebih berpengaruh tingkat nasional tak hanya diukur dari kemampuan gubernur, legislatif daerah ini yang bertugas di Senayan pun punya power tersendiri. apahabar.com mencoba mengintip upaya calon legislatif jika nanti masuk daftar anggota DPR RI pada Pemilu 17 April 2019 mendatang.
Bahaudin Qusairi, BANJARMASIN
Syarifullah Tamliha memandang pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan salah satu penggerak roda pertumbuhan ekonomi.
Namun hasil dari pertambangan batu bara di daerah ini tak setimpal dengan pembagian royalti. Sebagai daerah penghasil batu bara, Kalimantan Selatan hanya ketiban royalti 5 persen. Jatah 5 persen pun dibagi ke sejumlah kabupaten dan kota.
Diakui Tamliha, royalti yang diterima Kalsel tidak terlalu besar. Ia mengemukakan, kucuran dana yang didapat Kalimantan Selatan tak semata royalti batu bara."Pemerintah pusat juga memberikan dana transfer untuk Kalimantan Selatan," ujar politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali maju sebagai calon anggota DPR RI ini kepadaapahabar.com, Kamis (11/4/2019).
Baca Juga: Surat Suara Tercoblos di Selangor, Bawaslu RI: Kejadiannya Diluar Kendali
Syaifullah Tamliha. Foto-Publikcopas.com
Ia mengurai, dana transfer yang dialokasi pemerintah pusat ke Kalimantan Selatan, berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pembangunan infrastruktur, pertanian dan lain lain sesuai kebutuhan daerah itu.
Selain DAK, lanjutnya bahwa pemerintah pusat juga menyalurkan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Pemprov Kalimantan Selatan demikian pula dengan pemerintah kabupaten dan kota di daerah ini.
“Saya meminta kepala daerah seperti Gubernur, Wali Kota dan Bupati untuk duduk bersama DPR dan DPD RI untuk bersinergi agar DAK dan DAU bisa lebih besar diberikan ke Kalimantan Selatan," ungkap Tamliha yang juga pernah mengemban amanah sebagai anggota DPRD Kalimantan Selatan.
Tamliha mengakui, anggota DPR RI, termasuk dari daerah pemilihan Kalimantan Selatan sering diundang dalam setiap kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan Pemprov Kalimantan Selatan.
Namun ia melihat itu tidak diberi cukup waktu untuk memberikan usulan bagi pembangunan.
Melihat kondisi ini, Tamliha mengaku sedih. Pasalnya dalam pertemuan terjadwal kepada daerah tersebut, anggota DPR dan DPD tidak diberikan waktu yang cukup untuk membahas solusi terbaik dalam pembangunan infrastruktur Banua..
“Memang kami selalu diundang dalam setiap Musrenbang oleh Pemprov Kalsel, tapi kami tidak diberikan waktu yang memadai untuk membahas solusi terbaik dalam pembangunan," katanya.
Makanya itu ia menawarkan solusi jika kembali dipercaya memangku jabatan sebagai anggota DPR RI, bisa lebih intens membahas pembangunan bersama kepala daerah, dari Gubernur, Wali Kota dan Bupati.
Baca Juga: 1.145 Pemilih Tunanetra Kalsel Hanya Disediakan 2 Surat Suara Braille
Editor: Syarif