apahabar.com, JAKARTA - Hacker atau peretas Bjorka sudah tidak terdengar lagi kabarnya selama satu pekan terakhir.
Tidak lama dari momen 'menghilangnya' Bjorka itu, DPR menyetujui anggaran sebanyak Rp 624 miliar untuk Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 22 September 2022. Seperti dikutip di Jakarta, Rabu (28/9).
Bjorka terakhir kali terlihat muncul lewat grup Telegramnya. Di sana, ia menjanjikan akan membuat suatu kejutan, sekaligus mengklarifikasi kemunculan akun media sosial yang menggunakan namanya.
Forum dan Sosial Media Bjorka Mati Suri
Namun, kini grup Telegramnya mati suri dan seperti tidak ada aktivitas. Begitu pula dengan forum Breached, forum tempat bernaungnya Bjorka itu pun kini seperti tak terlihat gerak-geriknya, berbanding terbalik dengan awal bulan September ini.
Pada awal September, Bjorka diketahui sempat menggemparkan jagat maya di Indonesia dengan menyebarkan data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU sebanyak 105 juta, data Tokopedia sebanyak 91 juta, hingga menyebut siapa dalang pembunuhan Munir.
Tidak hanya itu, pada bulan Agustus lalu Bjorka juga sempat menggegerkan menyebarkan data sim card sebanyak 1.3 miliar pengguna, dan juga menyebarkan data pengguna internet plat merah, Indihome.
Kini, pergerakan terakhir yang tercatat di forum Breached miliknya adalah tanggal 15 September 2022. Kala itu, Bjorka memberikan update bahwa dirinya sedang dicari oleh tim khusus (Timsus) gabungan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada lagi kehebohan seperti yang dibuatnya beberapa minggu lalu. Sebut saja pada saat ia membocorkan data pribadi para pejabat negara, mulai dari Luhut Binsar Pandjaitan, Mahfud MD, Johnny G Plate, hingga Anies Baswedan.
Usai Heboh Bjorka Pemerintah Membentuk Timsus, DPR Setujui Anggaran BSSN Ratusan Miliar
Setelah ulah hacker Bjorka yang meretas data pribadi milik para pejabat di Indonesia, pemerintah pun mengambil langkah berupa membentuk tim khusus (Timsus) untuk menjaga keamanan data pribadi.
Pembentukan timsus tersebut agar memastikan kepercayaan publik terhadap pemerinta tetap terjaga.
Timsus itu terdiri dari BSSN, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Polri, dan Badan Intelijen Negara (BIN).
Selain itu, setelah kemunculan fenomena Bjorka, Komisi I DPR RI telah menyetujui anggaran untuk BSSN untuk tahun 2023 sebesar 624 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 70 miliar rupiah dari tahun anggaran BSSN sebelumnya.
Dalam keputusan itu, Komisi I DPR RI menyetujuji pagu definitif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023 untuk BSSN menjadi Rp 624.371.483.000, terdiri dari dukungan manajemen BSSN sebesar Rp 407.146.873.000 serta program keamanan dan ketahanan siber dan sandi negara sebesar Rp 217.224.610.000.