apahabar.com, BANJARMASIN - Masih ingat proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) yang didapat Pemkot Banjarmasin?
Proyek NUFReP adalah program dana hibah dari World Bank yang digarap oleh Direktorat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air – Kementerian PUPR dan didampingi Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah – Kementerian Dalam Negeri.
Total hibah yang didapat berjumlah USD400 juta. Jika dikonversikan menjadi Rp6 triliun.
Program untuk normalisasi sungai ini diwacanakan dari tahun 2023-2027 untuk enam kota di Indonesia: Bima (Nusa Tenggara Barat), Manado (Sulawesi Utara), Medan (Sumatera Utara), Banjarmasin (Kalsel), Semarang (Jawa Tengah) dan Ibukota Negara (IKN) Penajam Paser Utara-Kaltim. Jika dibagi rata, setiap kotanya mendapat Rp1 triliun dari dana tersebut.
Program penangkap banjir ini mencakup perencanaan investasi risiko banjir, investasi ketahanan banjir, penguatan kelembagaan dan manajemen pengetahuan, manajemen program dan dukungan implementasi.
Khusus di Kota Banjarmasin, dana itu salah satunya bakal dipergunakan untuk mengembalikan fungsi saluran air di Sungai Veteran sepanjang 3,5 kilometer.
Lantas sudah sampai mana realisasinya?
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengatakan proyek tersebut rencananya akan mulai dikerjakan pada Maret 2023.
Kendati demikian, hingga saat ini pihaknya masih terkendala proses pembebasan lahan dua bangunan yang berada di atas Sungai Veteran. Dua bangunan tersebut berada di Klenteng Suci Nurani dan Taher Square.
"Kita masih mengalami stuck di dua lahan ini," kata Suri Sudarmadiyah belum lama tadi.
Suri menjelaskan penyebabnya karena belum tercapainya kesepakatan antara pihak pemkot dan kedua pemilik lahan tersebut.
Namun, kata dia, kesepakatan yang dimaksud bukan menyoal tentang harga. Tapi lebih mengenai izin dari pemilik lahan.
"Dan itu yang belum kami peroleh. Karena dalam negosiasi dengan kedua pemilik lahan, mereka bersedia tanahnya dibebaskan tapi dengan catatan," ungkapnya tanpa menjelaskan catatan apa yang diinginkan oleh pemilik lahan.
Namun, sebelumnya ketika ditemui, Suri pernah mengungkap kedua pemilik lahan yang belum bersedia itu meminta agar ada perubahan desain dalam program pembenahan Sungai Veteran tersebut.
"Tapi informasi terakhir katanya sudah ada titik cerah dari salah satu pemilik lahan di Taher Square. Katanya beliau sudah bersedia lahannya dibebaskan. Minta doanya saja supaya semua tahap program ini lancar," tuturnya.
"Karena tahun ini material akan mulai masuk. Kalau tidak salah di bulan Maret ini kontrak dari Kementrian PUPR akan dilakukan. Jadi kami harus mengejar segala yang masih kurang. Terutama pembebasan lahan," lanjutnya.
Informasi belum tuntasnya pembebasan lahan ini rupanya berbeda dengan apa yang didapat oleh Hendra salah satu anggota Komisi III di DPRD Kota Banjarmasin.
"Kemarin katanya sudah beres alias clean and clear. Tidak ada masalah," ungkapnya.
Mendengar ini, Politisi partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun menyebut jika dia akan segera menindaklanjuti kabar tersebut.
Sebab, jika tidak, program penanggulangan banjir yang digagas oleh Kementerian PUPR itu akan terhambat apabila ada ketidaksiapan lahan.
"Soalnya pusat akan menurunkan programnya apabila lahan sudah clean and clear, tidak ada masalah dalam pembebasan lahan dan lain-lain," bebernya.
Jika belum beres, Hendra khawatir hal tersebut bakal berpengaruh buruk bagi Pemkot Banjarmasin.
"Kalau tidak, maka akan sangat disayangkan, karena akan jadi preseden buruk bagi wajah pembangunan kota Banjarmasin," katanya
"Jangan sampai program NufRep ini justru tidak sesuai dengan peruntuka nya, program yang harusnnya jangka panjang untuk penanggulangan banjir, justru nanti menimbulkan masalah-masalah baru," imbuhnya.
Karena itu, ia meminta agar Dinas PUPR segera berkoordinasi dengan pihak terkait. Baik dengan Balai Sungai, Kementerian PUPR, termasuk dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, agar program tersebut bisa mulai tahun 2023 ini dan selesai Di 2027 nanti.
"Akan segera kami koordinasikan, jangan sampai ada kejadian-kejadian seperti Kasus Pasar Batuah lagi," tekannya.
"Kami berharap tercipta komunikasi yang intens dan terukur, agar pembangunan di Kota Banjarmasin, tidak hanya berkepentingan jangka pendek," tandasnya.
Sebelumnya, pada Januari 2022 lalu, pemkot sudah menggelar rapat dengan Balai Wilayah Sungai Wilayah III Kalsel.
Disitu disampaikan program National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) untuk dana hibah dari World Bank, yang digarap oleh Dirjen Sumberdaya Air - Kementerian PUPR serta Dirjen Bina Pembangunan Daerah - Kementerian Dalam Negeri.
Dana Rp1 triliun itu sendiri tak hanya digunakan untuk normalisasi Sungai Veteran. Tapi ada 10 program baik jangka pendek, menengah dan panjang.
Yakni normalisasi dan penataan Sungai Veteran sepanjang 3,5 kilometer, Sungai Sutoyo S (Teluk Dalam) sepanjang 3,5 kilometer, Sungai A Yani dan Sungai Guring masuk wilayah Sungai Pekapuran dengan panjang 3,2 kilometer dan 3,8 kilometer Sungai Guring. Hingga, pembangunan Bendungan Riam Kiwa menampung 80 juta meter kubik (m3).
Sedangkan yang masuk jangka menengah ada tujuh wilayah penanganan genangan (WPG); Sungai Handil Halinau, Sungai Basirih, Sungai Kelayan Kecil, Sungai Simpang Layang, Banyiur, Sungai Kuin dan Sungai Andai. Termasuk, normalisasi sungai dan penataan kawasan Sungai Jafri Zamzam yang terkoneksi ke Sungai Sutoyo S (Teluk Dalam).
Berikutnya, ada empat program jangka panjang digarap BWS Kalimantan III mencakup pembangunan siring di Sungai Martapura sepanjang 5,1 kilometer, normalisasi Sungai Tatah Belayung, sudetan Sungai Martapura sepanjang 26 kilometer dan lebar 20 meter melalui Sungai Tabuk hingga pertemuan Sungai Barito di Desa Aluh-Aluh dan pembangunan floodway (sungai rintisan) dengan long strotage 1,5 juta m3.