apahabar.com, BATULICIN – Kabupaten Tanah Bumbu menjadi satu dari beberapa daerah yang disebut-sebut menjadi calon ibu kota baru Republik Indonesia menggantikan Jakarta. Selain Kabupaten Tanah Bumbu, nama lain yang juga santer disebut adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro menyebutkan ada tiga wilayah yang memenuhi kriteria untuk menjadi ibu kota baru yakni wilayah Sumatera bagian timur, seluruh wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi bagian Selatan. Tiga wilayah ini dipilih karena dinilai minim risiko bencana.
Lalu, bagaimana dengan kemungkinan Kabupaten Tanah Bumbu dijadikan sebagai ibu kota negara?
Pada 2018, tim dari Bappenas ternyata sempat meninjau lokasi di Kabupaten Tanah Bumbu yang direncanakan akan menjadi tempat alternatif ibu kota negara baru. Namun, dalam peninjauannya, Bappenas tidak melibatkan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Tahun lalu Bappenas datang ke sini. Tapi, kita tidak terlibat langsung bersama mereka, karena mereka yang langsung turun ke lapangan. Grand desain juga mereka yang buat," ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, Rooswandi Saleem, kepadaapahabar.com, Rabu (1/5/2019).
Terlepas dari tidak dilibatkannya pemerintah daerah secara langsung, tetapi bagi Rooswandi Saleem, Kabupaten Tanah Bumbu memang layak dipilih menjadi ibu kota negara. Sebab, Kabupaten Tanah Bumbu tak hanya strategis secara geografis, tetapi juga strategis dari perspektif geopolitik.
“Secara geografis lokasi kita sangat strategis, bahkan juga strategis secara geopolitik. Itu yang paling utama,” kata Rooswandi.
Berdasarkan kajian dari Bappenas, wilayah yang akan dijadikan ibu kota negara harus strategis secara geografis, memiliki lahan yang luas, dan minim risiko bencana. Tiga modal ini, kata Rooswandi, sudah dimiliki Kabupaten Tanah Bumbu.
Untuk masalah lahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sudah menyiapkan lahan seluas 300 ribu hektare di Kabupaten Tanah Bumbu untuk mendukung wacana pemindahan ibu kota negara itu. Pernyataan itu juga pernah disampaikan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, beberapa tahun lalu.
Kemudian, terkait potensi bencana, Kabupaten Tanah Bumbu juga dinilai aman, setidaknya jika dibandingkan dengan Palangkaraya yang menjadi langganan bencana kabut asap. Daerah pemekaran dari Kabupaten Kotabaru ini juga tak punya sejarah terkena bencana gempa bumi.
“Kalimantan Selatan khususnya Tanah Bumbu tidak ada sejarah gempa bumi. Area lahan yang disiapkan berada di dataran tinggi dan jauh dari banjir atau tsunami. Untuk penataan lahan, karena baru, jadi lebih mudah,” papar Sekda.
Menurut kajian Bappenas, ibu kota yang baru harus berada di kota yang sudah cukup berkembang. Hal itu dilakukan untuk meminimalkan kebutuhan pembangunan infrastruktur baru.
Faktor lain yang juga menguntungkan bagi Kabupaten Tanah Bumbu karena pemerintah pusat mencari wilayah yang berada dekat dengan pantai. Alasannya, menurut Bappenas, karena identitas Indonesia merupakan negara maritim, sehingga sebaiknya ibu kota lokasinya tidak jauh dari pantai meskipun lokasinya tidak harus berada di tepi pantai.
“Kalau pantai sudah pasti. Kabupaten Tanah Bumbu dekat dengan pantai,” kata Sekda.
Syarat lainnya, menurut Bappenas, adalah calon ibu kota baru harus memiliki akses dan layanan air minum, sanitasi, listrik, dan jaringan komunikasi yang memadai. Lalu, juga harus memiliki risiko konflik sosial yang minim dan masyarakatnya memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
Kabupaten Tanah Bumbu termasuk wilayah yang heterogen. Beragam suku tinggal selama puluhan tahun di Tanah Bumbu. Pada even Mappanre Ri Tasi 2019, misalnya, ada 18 suku yang ikut memeriahkan even tersebut di antaranya Toraja, Makassar, Banjar, Ponorogo, Bali, Batak, Sunda, Lombok Sasak, Padang, Madura, Jawa, dan beberapa suku lainnya. Ini menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah Bumbu memang sangat terbuka kepada pendatang.
Berdasarkan data Wikipedia, ada 6 agama yang eksis di kabupaten ini yakni Islam (97,06%), Hindu (1,74%), Kristen Protestan (0,64%), Katolik (0,51%), Kaharingan (0,03%), dan Budha (0,02%).
Syarat lain dari Bappenas yakni calon ibu kota baru tidak berada dekat dengan perbatasan dengan negara tetangga. Tujuannya, untuk menjaga keutuhan wilayah teritorial negara secara menyeluruh. Menurut Sekda, semua aspek itu ada pada Kabupaten Tanah Bumbu.
“Jadi, nyaris semua aspek sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana keputusan pemerintah pusat saja,” tandas Rooswandi.
Baca Juga:Usung Ibu Kota Negara Maritim, Kalsel Usulkan Tanah Bumbu
Baca Juga:Pemindahan Ibu Kota, Pengamat Sebut Tanbu Lebih Berpeluang dari Penajam
Reporter: Puja Mandela
Editor: Muhammad Bulkini