apahabar.com, JAKARTA - Pemerintah melalui PT. Pos Indonesia akan menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) di daerah terpencil.
PT. POS Indonesia akan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara langsung ke tempat tinggal penerima manfaat.
Warga di daerah terpencil diketahui masih sedikit yang memiliki KTP atau tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).
Sekertaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial RI, Harry Hikmat mengatakan, warga di daerah terpencil yang memiliki KTP sedikit.
Sedikitnya warga yang memiliki KTP di daerah terpencil itu, tidak memungkinkan bansos disalurkan melalui mekanisme perbankan.
Mekanisme yang dilakukan adalah penyaluran oleh PT. Pos Indonesia, untuk di wilayah 3T (Terpencil, Terluar dan Terdalam).
Penyaluran tersebut dilaporkan kepada Bapak Presiden pada saat penyaluran sembako di triwulan pertama.
Kinerja PT. Pos dalam penyaluran Bansos, dapat dilihat juga dari penyaluran BLT minyak goreng yang termasuk realisasinya tinggi.
“Realisasi tinggi tersebut menunjukkan kinerja pos bisa melaksanakan tugas negara untuk menyalurkan Bansos termasuk nanti BLT BBM," ujar Harry Hikmat dalam acara konferensi pers secara virtual, di Jakarta, Kamis (8/9).
Proses penyaluran juga akan melibatkan pengawasan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Pengawasan itu untuk memastikan bantuan tersebut tepat sasaran.
Selain itu, Harry sapaannya mengatakan perlu diperhatikan juga masalah transportasi penyaluran bantuan masyarakat di daerah terpencil.
"Misalkan dapat terima (BLT) Rp 200.000 sementara transportnya juga udah Rp 100.000 pulang hanya bawa Rp100.000. Jadi ini yang betul-betul kita hindarkan," kata Harry.
Ia menyampaikan bahwa penyaluran PT. Pos akan diatur untuk memastikan dana sampai ke rumah-rumah penerima manfaat.
Penerima yang berhalangan hadir karena disabilitas atau sakit juga akan bisa menerima bantuan di rumah rumah.
Pemerintah daerah (Pemda) saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap data penduduk masing-masing.
Verifikasi tersebut dilakukan dengan pendampingan dari Kementerian Sosial.
"Sudah 33,8 juta ya diperbaiki oleh daerah. Dan ada 16,4 juta yang usulan baru. Dan 3,6 juta yang tidak layak mendapatkan bansos," kata Harry. (Gabid)