bakabar.com, BANJARMASIN - Polda Kalimantan Selatan bersama Forkopimda Provinsi Kalimantan Selatan menggelar peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Polresta Banjarmasin, Rabu (29/04/2026).
Meski digelar lebih awal, ribuan buruh dari berbagai aliansi serta pengemudi ojek online (ojol) tampak antusias mengikuti peringatan May Day dengan tertib di halaman Polresta Banjarmasin.
Dalam kegiatan tersebut, panitia juga menyediakan berbagai layanan sosial, mulai dari pemeriksaan kesehatan gratis, pembagian sembako, donor darah, hingga pembagian ribuan buah secara cuma-cuma.
Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, mengungkapkan kegiatan ini dihadiri lebih dari 1.500 buruh dan pengemudi ojol.
“Luar biasa, rencana awalnya hanya ratusan yang datang, tapi ini sangat luar biasa. Bahkan donor darah ini tidak ada hentinya,” ujarnya kepada awak media.
Ia menambahkan, rangkaian kegiatan May Day akan kembali digelar di kawasan Kilometer 0 Banjarmasin, tepatnya di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan.
“Setelah ini kita lanjutkan di Km 0. Jadi peringatan May Day ini kita gelar dua kali,” tegasnya.
Sementara itu, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menyebut momentum May Day kali ini berlangsung damai dan penuh kebersamaan.
“Melalui bakti sosial ini, kami ingin membantu meringankan beban ekonomi para buruh dan masyarakat di tengah tantangan yang ada, sekaligus menciptakan suasana peringatan Hari Buruh yang aman dan kondusif,” ujarnya.
Kapolda menegaskan peringatan May Day di Kalsel berjalan tertib dan penuh kekeluargaan, mencerminkan sinergi positif antara buruh, pemerintah, dan aparat.
Di sisi lain, perwakilan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kalimantan Selatan, Sadin Sasau, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.
“Kami berterima kasih kepada pemerintah dan aparat yang telah membantu pelaksanaan May Day ini dengan sukses,” katanya.
Ia juga menyampaikan aspirasi buruh terkait sistem outsourcing yang dinilai masih merugikan pekerja.
“Kami meminta sistem outsourcing dihapuskan, karena berdampak pada ketidakpastian kerja, upah rendah, minim jaminan sosial, serta buruh rentan terkena PHK tanpa pesangon,” pungkasnya.