apahabar.com, JAKARTA - Massa buruh yang tergabung dalam DPP Gema Keadilan siang ini melakukan aksi unjuk rasa kenaikan harga BBM yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Sabtu (3/9/2022).
Presiden DPP Gema Keadilan, Indra Kusuma mengatakan aksi unjuk rasa ini dilakukan karena kenaikan harga BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar, tidak sesuai dengan realitas harga minyak dunia yang saat ini sedang turun. Di sisi lain, pemerintah Indonesia justruk menaikkan harga BBM di tengah perbaikan ekonomi masyarakat setelah pandemi Covid-19.
“Negara lain justru menurunkan harga BBM. Amerika, Malaysia menurunkan harga BBM," ujarnya saat melakukan aksi di Monas, Selasa (6/9/2022).
Kemudian ia juga mengatakan paradigma pemerintah harus diluruskan. Menurutnya, negara yang memberikan kesejahteraan subsidi sebaiknya tidak dianggap sebagai beban, melainkan stimulus bagi masyarakat kecil. Sebab, subsidi adalah stimulus agar masyarakat yang tergolong dalam taraf hidup miskin dapat lebih hidup produktif dan tidak menjadi beban.
“Justru yang menganggap beban itu paradigma kapitalis. Indonesia bukan negara kapitalis,” katanya.
Indra menolak klaim yang menyebutkan bahwa di Indonesia harga BBM disebut paling murah. Dia menyebut negara seperti Malaysia harga jenis BBM dengan Ron 95 yang kualitasnya di atas BBM jenis Pertamax justru harganya sebesar Rp6.000
“Justru kami melihat bahwa pemerintah sedang mencari dana untuk membayar hutang. Sejak awal Gema Keadilan menolak pemerintah utang ugal ugalan. Karena justru masyarakat sangat dirugikan,” ucapnya.
Di sisi lain, kata Indra, dengan jumlah hutang yang besar, masyarakat justru dibebani dengan menaikan harga pajak. Terlebih, saat ini subsidi BBM dicabut. Padahal, paradigma subsidi sebenarnya diperuntukan bagi masyarakat kecil.
"Ketika subsidi di cabut maka produktivitas Menuruun, dan justru masyarakat kesulitan, paradigma ini harus di luruskan," jelasnya.
Reporter: Dian Finka