Pemkot Banjarmasin

Masih Pandemi, Pasar Wadai 2021 di Banjarmasin Kembali Digelar Online

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menggelar rapat koordinasi pembukaan Pasar Wadai Ramadan yang bertempat…

Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menggelar rapat koordinasi pembukaan Pasar Wadai Ramadan yang bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Balai Kota Banjarmasin, Senin (22/3) kemarin. Foto: Istimewa

apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin menggelar rapat koordinasi pembukaan Pasar Wadai Ramadan yang bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah, Balai Kota Banjarmasin, Senin (22/3) kemarin.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh Plh Wali Kota Banjarmasin Mukhyar didampingi Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ihsan Alhaq, Kabid Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Kuswanta MS serta beberapa anggota dari paguyuban pasar wadai Banjarmasin.

Rencananya pasar wadai kali ini bakal dilaksanakan secara online, sebab berkaca pada tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19 mulai masuk ke Banjarmasin ketika itu pasar wadai bertransformasi melalui online, agar menghindari terjadinya kerumunan yang berpotensi meningkatkan penyebaran Covid-19.

Oleh karenanya dalam kegiatan tersebut, Mukhyar memaparkan terkait pembukaan Pasar Wadai Ramadan 2021 ada beberapa kendala yang tidak mengizinkan secara langsung seperti pandemi Covid-19 di Banjarmasin masih meningkat yang nantinya akan berdampak pada masyarakat.

Selanjutnya, Mukhyar menjelaskan mengingat untuk Pasar Wadai Ramadan secara langsung masih sulit dilaksanakan, di tengah suasana pandemi yang masih berlangsung. Utamanya yang paling sulit adalah mencegah terjadinya kerumunan.

“Untuk fasilitas yang dimiliki oleh Pemkot mohon maaf kami tidak berani mengizinkan,” tegasnya.

Kemudian, jelasnya lagi, untuk fasilitas umum yang tidak diberikan izin yang dimiliki oleh Pemkot Banjarmasin, seperti di Kamboja, di depan jalan Pemkot Banjarmasin, Siring 0 KM serta Pasar Terapung.

“Untuk sementara kami tidak berani mengambil kebijakan untuk membolehkan untuk itu,” pungkasnya.