apahabar.com, JAKARTA – Posisi Wapres Ma’ruf Amin dinilai tidak populer seperti ‘ban serep’ dalam pemerintahan Jokowi, jubir mengatkaan Wapres tak ingin ada matahari kembar.
Hasil riset Institute For Development of Economics and Finance (Indef) beberapa waktu lalu menyebut Ma’ruf ibarat ban serep seperti pada masa Orde Baru.
Tugasnya pun lebih kepada mengoordinasikan para menteri.
Menanggapi hasil riste Indef, juru bicara Wapres, Masduki, menyatakan KMA (Kiai Ma’ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar di pemerintahan.
BACA JUGA :Dipanggil Polisi, Anies Bandingkan Penanganan Massa Habib Rizieq dengan Pilkada Serentak
“KMA (Kiai Ma’ruf Amin) memang mengambil posisi tidak ingin ada matahari kembar. Ia membuat kiasan dengan main badminton dobel. Satu ke depan, satu ke belakang. Satu ke kanan, satu di tengah atau kiri,” kata Masduki, Senin (16/11/2020), sebagaimana dilansir dari CNNIndonesia.
Masduki menegaskan bahwa peran utama wapres menurut peraturan perundang-undangan adalah membantu presiden.
Ia menegaskan bahwa pelbagai keputusan penting ada di tangan presiden. Sementara eksekusi kebijakan berada di tangan menteri teknis terkait.
“Maka Wapres itu adalah posisinya mengkoordinasi pekerjaan-pekerjaan di kementerian. Itu pun setelah diberi tugas oleh presiden. Secara UU di mana-mana gitu,” kata Masduki.
Lebih lanjut, Masduki juga membeberkan selama ini wapres kerap kali memainkan peran strategis untuk menindaklanjuti keputusan presiden.
Fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi program atau kebijakan diambil oleh wapres.
Bahkan, lanjut dia, wapres sudah banyak berperan memberi masukan sebelum suatu keputusan diterbitkan presiden.
“Tentu peran ini tidak terkait langsung dengan publik. Banyak juga yang tidak termonitor publik,” kata Masduki.
Tak hanya itu, Masduki mengklaim wapres selama ini telah bekerja keras menggerakkan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.
Menurutnya, wapres tengah berfokus pada empat aspek membangun ekonomi syariah yakni penguatan lembaga keuangan syariah, industri halal, dana sosial Islam (zakat, infak, sedekah, wakaf), dan penguatan bisnis usaha berbasis syariah.
Baca Juga : Hari Ini Polda Metro Jaya Panggil Anies Baswedan Terkait Kerumunan di Acara Habib Rizieq
“Itu semua bagian upaya penguatan ekonomi kerakyatan. Basisnya UMKM. Di kalangan yang konsen pada bidang ini, peran wapres sebagai Ketua Harian KNKES, sangat terasa,” kata dia.
Dalam riset Indef sebelumnya menyebut Ma’ruf tidak populer dan ibarat ban serep seperti masa Orde Baru. Sikap, kebijakan, pandangan, dan pemikiran Ma’ruf tak banyak dibahas di media sosial.
“Ini mengindikasikan wakil presiden terlihat seperti ban serep pada masa Orde Baru,” tulis Indef dalam pernyataan tertulisnya.