Pemilu 2024

Mantan Pentolan PDIP Sebut Gibran Berhasil Tepis Keraguan Publik

Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai Gibran berhasil menepis keraguan beberapa pihak selama ini yang m

Calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berjanji akan melanjutkan hilirisasi tidak hanya di sektor tambang. Foto: apahabar.com

apahabar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko menilai Gibran berhasil menepis keraguan beberapa pihak selama ini yang mempertanyakan kemampuan debat level nasional.

Keberhasilan tersebut terlihat dari cara Gibran memanfaatkan waktu yang efektif selama debat cawapres berlangsung. Gibran disebutnya memberikan penjelasan yang komprehensif saat berlangsungnya debat.

"Dimulai dari menjelaskan potensi Indonesia menjadi negara maju dengan basis geografis dan demografis yang besar, kemudian menjelaskan pentingnya membangun pertumbuhan ekonomi melalui sektor bernilai tambah tinggi, termasuk hilirisasi," kata Budiman melalui keterangan resmi, Minggu (24/12).

Baca Juga: Soal Penggunaan Akronim SGIE, Ganjar Samakan Gibran dengan Jokowi

Mantan politisi PDIP tersebut menilai penampilan Gibran saat debat cawapres menunjukan keunggulan pemahaman dibandingkan dua cawapres lainnya.

Seperti mengenai pembahasan pentingnya pembangunan sistem cyber security, e-commerce, serta regulasi mengenai predatory pricing.

Gibran disebutnya memiliki kualitas yang membanggakan, penuh wawasan, pengalaman dan menunjukan karakter leadership yang kuat.

"Namun, juga sekaligus tetap menjaga kesantunan," teranngya.

Baca Juga: Elektabilitas Prabowo-Gibran Tembus di Atas 50 Persen, Menang Satu Putaran?

Debat kali itu merupakan debat perdana bagi calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar, cawapres nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka dan cawapres nomor urut tiga Muhammad Mahfud Md.

Tema debat cawapres adalah soal ekonomi, yang menyangkut ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital; keuangan; investasi pajak; perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD; infrastruktur; dan perkotaan.