bakabar.com, BANJARMASIN – Suasana halaman Balai Kota Banjarmasin memanas, Rabu (18/2/2026). Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dengan membawa 12 tuntutan yang langsung diarahkan kepada Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin.
Isu yang diangkat bukan perkara sepele. Mulai dari pengadaan mobil listrik, pemasangan kamera pengawas, hingga polemik anggaran yang belakangan menjadi sorotan publik.
Di hadapan massa aksi, Yamin menegaskan pemerintah kota tidak antikritik. Ia menyebut demonstrasi sebagai pengingat sekaligus dorongan agar jajaran Pemkot terus berbenah. Namun, ia menekankan pentingnya sinergi antara mahasiswa dan pemerintah dalam mengawal pembangunan daerah.
“Pengawasan tidak bisa berjalan sepihak. Mahasiswa dan pemerintah harus berdiri di barisan yang sama,” ujarnya.
Menjawab sorotan soal urgensi pengadaan kamera pengawas, Yamin memastikan proyek tersebut telah dihentikan sementara. Evaluasi menyeluruh terhadap anggaran akan dilakukan, khususnya yang dinilai tidak mendesak.
“Pengadaan kamera sudah kita pending. Nanti kita evaluasi kembali anggaran yang sifatnya tidak urgen,” tegasnya.
Polemik anggaran yang dikenal publik sebagai “rehab ruang smoking” juga diluruskan. Yamin menyebut terjadi kekeliruan penamaan dalam dokumen anggaran. Menurutnya, anggaran tersebut mencakup perbaikan ruang office, ruang penerimaan tamu, serta ruang pengaduan masyarakat bagi kepala daerah.
“Itu sudah kami sampaikan ke mahasiswa untuk meluruskan,” imbuhnya.
Tak hanya itu, isu kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) turut disorot. Yamin memberi peringatan keras kepada ASN yang kedapatan nongkrong di kafe saat jam kerja tanpa kepentingan dinas. Ia menginstruksikan pengawasan ketat agar pelayanan publik tidak terganggu.
“Seluruh ASN digaji dari rakyat. Jadi bekerjalah dengan baik. Kalau tidak ada kepentingan pekerjaan, tidak diperbolehkan duduk santai di luar,” tandasnya.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa, Fajar Arifin, mengaku cukup puas dengan penjelasan pemerintah kota. Meski demikian, ia menilai momentum sejumlah kebijakan kurang tepat, terutama di tengah persoalan BPJS dan bonus atlet yang masih menjadi perhatian masyarakat.
Sebagai bentuk komitmen, mahasiswa menyerahkan fakta integritas yang telah ditandatangani. Mereka menegaskan akan terus mengawal janji tersebut dalam empat tahun ke depan.
“Kami akan terus mengawasi. Jika komitmen ini tidak dijalankan, kami akan menagih kembali,” tegas Fajar.