bakabar.com, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalimantan Selatan, Selasa (12/5/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan pendidikan, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Mahasiswa menilai sektor pendidikan di Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan tenaga pengajar hingga belum meratanya fasilitas pendidikan.
Mereka juga mendesak pemerintah daerah maupun pusat agar lebih transparan dalam menjalankan program MBG, khususnya terkait penggunaan anggaran dan distribusi program ke sekolah-sekolah.
Selain itu, massa aksi meminta percepatan pengangkatan guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun PPPK. Kekurangan tenaga pendidik dinilai menjadi salah satu penyebab belum meratanya kualitas pendidikan di berbagai daerah.
Mahasiswa juga mendesak dilakukan audit menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendidikan. Menurut mereka, fasilitas yang layak menjadi faktor penting untuk menunjang proses belajar mengajar.
Tak hanya itu, mahasiswa meminta pembentukan tim pengawas independen guna memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Mereka juga menolak perubahan kurikulum tanpa evaluasi menyeluruh serta penghapusan program studi tanpa kajian akademik yang jelas.
Menanggapi tuntutan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, menyatakan alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen tetap dijaga sesuai ketentuan.
“Peningkatan honor guru juga sudah dipenuhi sesuai standar UMP,” ujarnya usai menemui massa aksi di Gedung DPRD Kalimantan Selatan.
Ia menjelaskan, pemerintah provinsi terus menjalankan tanggung jawab terhadap pendidikan tingkat SMA, SMK, dan SLB secara bertahap. Saat ini terdapat 215 SMA, 128 SMK, dan 26 SLB di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Pelaksana Harian Sekretaris Dinas Pendidikan Kalsel, Masrani, mengungkapkan gaji guru kini telah meningkat menjadi Rp3,4 juta. Namun, ia mengakui masih terdapat sekitar 60 hingga 70 ribu anak yang tidak bersekolah di wilayah tersebut.
Menurutnya, pemerintah saat ini fokus melakukan verifikasi data serta mengembalikan anak ke sekolah melalui program pembelajaran jarak jauh. Selain itu, pemetaan kebutuhan guru juga tengah dilakukan, terutama untuk menggantikan tenaga pendidik yang memasuki masa pensiun.
Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut dapat meningkatkan pemerataan pendidikan. Di sisi lain, mahasiswa menuntut realisasi kebijakan pendidikan yang lebih transparan dan tepat sasaran.