bakabar.com, SAMARINDA — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Anti Korupsi Kalimantan Timur (AMAK Kaltim) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jumat (25/7/2025).
Massa aksi memulai long march dari Taman Samarendah, yang menjadi titik kumpul, lalu berkonvoi menggunakan sepeda motor menuju lokasi unjuk rasa.
Dalam orasinya, Koordinator Aksi Faisal Hidayat menyerukan agar mahasiswa dan masyarakat terus mengawal serta mengawasi setiap kebijakan pemerintah. Ia menekankan bahwa praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) adalah bentuk pelanggaran terhadap konstitusi.
“Praktik KKN adalah kejahatan terhadap negara. Kami minta Gubernur Kaltim menjalankan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Kami ingin Kaltim bersih dari KKN,” tegas Faisal.
Aksi semakin memanas saat massa membakar ban bekas dan membagikan selebaran berisi tuntutan mereka. Salah satu isu utama yang diangkat adalah dugaan pungutan liar berupa “fee kegiatan” di lingkungan Pemprov Kaltim.
“Berdasarkan informasi yang kami terima, dugaan pungutan ini melibatkan inisial BR sebagai operator lapangan, yang kemudian menyetorkan ke oknum berinisial H. Kami desak Kejati Kaltim untuk mengusut praktik ini,” beber Faisal.
Sementara itu, salah satu orator, Rijal, menyoroti dugaan kolaborasi antara perusahaan yang dekat dengan lingkaran Pemprov Kaltim dan terpidana kasus pajak, Rafael Alun, untuk memanipulasi laporan perpajakan.
“Ini berbahaya. Ketika pejabat tinggi Kaltim diduga bekerja sama dengan terpidana korupsi pajak, maka integritas daerah dipertaruhkan. Kami minta hal ini diusut tuntas,” tegas Rijal.
Hingga berita ini diturunkan, aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur masih berlangsung. Massa berjanji akan terus menggelar aksi lanjutan jika tuntutan mereka diabaikan.