apahabar.com, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas menganggap pemerintah telah mencederai petani kecil mengenai rencana impor beras pada Desember tahun ini.
"Keputusan itu tidak sama sekali berpihak kepada petani. Menyakitkan mereka," kata dia kepada apahabar.com, Kamis (9/11).
Pasalnya, buntut dari impor beras yang dilakukan oleh pemerintah telah menyebabkan penurunan produksi. Kondisi tersebut secara tidak langsung berdampak pada penurunan produksi beras.
Baca Juga: Harga Beras Melambung, Pemerintah Ancang-ancang Impor
Merujuk pada data BPS, angka sementara produksi padi tahun 2023 menurun hingga 2,05 persen. Jumlah tersebut setara dengan penurunan produksi beras yang mencapai 650 ribu ton.
"Data BPS juga menyatakan tahun ini (2023) produksi beras kita turun, sebesar 650 ribu ton,"
Sedangkan, pada 2023 pemerintah memiliki beras impor sebesar 2,3 juta ton total dari akumulasi impor beras yang telah dilakukan pada tahun 2023.
Baca Juga: Bulog Nantangin Hutang, Sri Mulyani: Nunggu Audit BPKP
Dimulai dari akhir tahun 2022, diputuskan impor sebesar 500 ribu ton. Sementara pada tahun itu baru 200 ribu ton beras yang masuk.
"Berarti sisa 300 ribu ton yang masuk di awal tahun 2023," terang dia.
Lalu, pemerintah kembali memutuskan impor beras sebanyak 2juta ton. Jadi total impor di 2023 mencapai 2,3 juta ton.
"Jadi, terdapat kelebihan selisih 1,65 juta ton," ungkap dia.
Baca Juga: Menteri Bahlil Santai Hadapi Seruan Boikot Produk Israel
Kemudian, kata Guru Besar IPB itu pemerintah memutuskan lagi bakal melakukan impor beras sebesar 1,5 juta ton. Hal itu yang menurutnya semakin tidak masuk diakal.
"Gimana nanti hitungannya? Di mana logikanya? Itu yang paling sengsara siapa sih? ya petani. Penyebabnya apa? impor beras," tanya dia.
Bagi dia, dengan terus melakukan impor pemerintah tidak pernah memikirkan kondisi para produsen. Dalam hal ini untuk mensejahterakan petani.