KEPALA desa lemah tak bertumpu diperalat hanya untuk kepentingan sesaat, Pilpres 2024. Mereka melabeli kontestasi demokrasi serupa bui yang membuatnya terhimpit.
Negeri ngeri yang mengaku tengah merayakan demokrasi, tetapi tanpa ampun menabrak aturan tanpa permisi.
Menang bertarung atau membabibuta. Kontestasi politik nasional justru menjadi momok ngeri bagi kepala desa. Mereka dipaksa, diancam, bahkan digoda.
Para kepala desa dimobilisasi serupa boneka kayu yang dipaksa menggantung dalam lakon yang bercucuran keringat. Mereka wajib memenangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Politik grosir. Pegang kepalanya niscaya suara rakyat terhimpun demi mencatatkan kemenangan di papan skor.
Kemerdekaan memilih pemimpin dirampas. Paksaan dan iming-iming sejajar sebagai opsi yang dapat dipilih kepala desa menjelang Pilpres 2024. Menerima ancaman hingga teror, itu potret yang nyata. Begitu juga dengan iming-iming yang meninabobokan pengharapan.
Baca Juga: 3.120 Kades Geruduk Senayan, Tuntut Revisi UU Desa
Menurut sumber apahabar.com yang menjabat kepala desa di wilayah Jawa Timur—enggan disebutkan namanya—geliat mobilisasi kepala desa demi memenangkan capres-cawapres tertentu bukan sekadar omong kosong.
Ia bercerita bahwa ratusan kepala desa di Jawa Timur menghimpun dalam satu simpul untuk berpegangan tangan melaju memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. Simpul ratusan kepala desa ini tak terorganisir secara teratur, namun dipersatukan dengan harap yang sama.
Kepala desa atau kades mayoritas memiliki libido kekuasaan yang tinggi. Gaung protes perpanjangan masa jabatan yang semula 6 tahun ingin dipaksakan menjadi 9 tahun tetap menjadi pengharapan yang menggantung.
Meski pun ikhtiar mendengungkan aspirasi dalam parlemen jalanan tak berbuah hasil yang optimal. Kekuasaan kepala desa tak langgeng, masih terbentur aturan yang tak kunjung akomodatif untuk melanggengkan kekuasaan.
Baca Juga: [VIDEO] Ratusan Kades Bogor Geruduk DPR Tuntut Revisi UU Desa
Sementara, Kepala Desa Sumberaji, Jawa Timur, Suparno yang memasuki periodisasi ketiganya mengaku ia beserta rekan kepala desa lainnya masih mengikhtiarkan perpanjangan masa jabatan melalui lobi politik.
Suparno enggan terjun gelanggang menghiasi parlemen jalanan, melainkan melakukan gerilya bertemu dengan perwakilan pemerintah dan DPR agar perpanjangan masa jabatan yang tertuang dalam revisi UU Desa dapat gol.
“Untuk kami tidak melakukan apa-apa, Cuma lobi-lobi ke pemerintah dan DPR,” kata Suparno kepada apahabar.com.
Namun ia menepis kebutuhan kepala desa tak beiringan dengan mobilisasi yang dilakukan untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
Meskipun sejumlah sumber apahabar.com mengungkapkan bahwa Suparno salah satu inisiator perpanjangan masa jabatan yang beririsan dengan titik temu mobilisasi kepala desa di wilayah Jawa Timur. Bahkan sumber apahabar.com menyebut Suparno diklaim memiliki jejaring hingga ke lingkaran dekat Presiden Jokowi.
Baca Juga: Muhammadiyah Minta Jabatan Kades Maksimal 6 Tahun
Suparno mengaku sejauh ini hanya melakukan pemantauan semata, belum tergerak lebih teknis dalam upaya menggerakkan kepala desa agar perpanjangan masa jabatan dapat terkabul. Termasuk pemenuhan kepentingan yang diorkestrasikan melalui mobilisasi kepala desa kepada para capres-cawapres.
UU Desa nomor 6/2014 menjadi histori yang disisipkan pengharapan agar kepala desa semakin lama memegang kuasa. Tetapi parlemen jalanan tak terlalu berguna, sehingga ikhtiar kepala desa berjodoh dengan calon penguasa yang menghalalkan segala cara. Upaya lobi dan perjuangan politik di bawah meja menjadi instrumen yang diklaim lebih efektif.
"Tapi tak ada makan siang gratis"
Perjuangan politik di tingkat elite tak aspiratif dan akomodatif bagi hasrat kuasa kepala desa. Maka jalan ninja antara kepala desa dengan calon pemimpin nasional berjodoh dalam satu ikatan.
Modus iming-iming membuat banyak kepala desa saling mengamankan posisi.
“Jadi ada semacam jaringan yang tidak terorganisir, nanti dijanjikan (perpanjangan masa jabatan melalui revisi UU Desa) lewat orang dalam dan tidak usah lagi turun ke jalan,” kata sumber apahabar.com.
Mereka kemudian merajut simpul kepala desa yang lain agar wujud organisasi tampak tak berantakan. Lalu mereka melakukan pendekatan dengan warganya masing-masing untuk memenangkan pasangan capres-cawapres. Dukungan mereka dialirkan untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Kepala desa ditugaskan menebar pesan ajakan bagi rekan sejawatnya agar beriringan mengekor pada ikhtiar kolektif mereka.
“Misal saya kades, sampean kades dan punya teman di kecamatan A. Lalu disampaikan terkait dengan janji pengesahan RUU perubahan UU Desa No 6 Tahun 2014,” ujar dia.
“Jadi nanti dijanjikan (perubahan UU Desa) lewat orang dalam dan tidak usah lagi turun ke jalan,” kata dia menambahkan.
Baca Juga: Tuntut Revisi UU Desa, Ratusan Kades Bogor Geruduk Senayan
Kemudian kepala desa terus menjajaki rekannya di satu kecamatan yang sama untuk menghimpun kekuatan dalam ruang lingkup terdekat.
Termasuk melakukan pemetaan dan memastikan kans Prabowo-Gibran di desa tersebut. Pasangan nomor urut 02 tersebut berpeluang menang atau tumbang.
“Galang dulu di kecamatanmu, sudah berapa orang yang hari ini sudah memilih Prabowo dan berapa yang belum pilih Prabowo. Coba dijajaki dulu,” ungkap dia.
Gerilya merajut jaringan sesama kepala desa digencarkan untuk menyicil pungut hitung suara pada Pilpres 2024 bertumbuh signifikan. Seraya dengan angin harapan kepala desa yang terus diembuskan.
Tak ayal bahwa banyak kepala desa tertarik ingin menjemput langgengnya kekuasaan. Tapi ada juga kepala desa yang menolak, termasuk dirinya.
Sumber apahabar.com ini menyatakan penolakan secara terang-terangan kepada seorang rekan sesama kepala desa yang gencar menggerakkan kepala desa lainnya, koordinator. Penggerak kepala desa ini juga menjabat kepala desa yang berada di ujung tanduk. Masa jabatannya hampir habis.
Tetapi sumber apahabar.com ini menjadi bulan-bulanan cecaran. Ia langsung ditelepon untuk dipersoalkan sikap politiknya yang bersebrangan dengan garis perjuangan libido kekuasaan kepala desa. Sebab ia lebih memilih Anies-Muhaimin dibandingkan Prabowo-Gibran.
“Yakin? Nggak bisa diubah,” kata seorang koordinator melalui sambungan telepon yang ditirukan sumber apahabar.com.
“Nggak, itu hasil istikharah,” jawab sumber apahabar.com.
Kemudian sumber apahabar.com membeberkan alasan dan risiko yang berpeluang muncul tatkala sikap politik dirinya bersebrangan dengan mayoritas kepala desa lainnya.
“Masalahnya gini, mas, ini ada kaitannya dengan penambahan masa jabatan,” kata koordinator kepala desa yang kembali ditirukan sumber apahabar.com.
“Kami ini mengukur kekuatan. Ketika nanti pemilih Prabowo itu kuat akan punya nilai tawar yang tinggi kades-kades ini di bawah KIB (Kades Indonesia Bersatu,-red) untuk melakukan lobi ke Istana,” lanjutnya.
Lalu sumber apahabar.com mengamini dirinya tetap bergabung dalam jaringan tersebut meskipun berbeda pilihan. Seraya berharap tujuan perpanjangan masa jabatan tetap menjadi tujuan yang sama.
Namun permintaan sumber ditolak oleh koordinator. Sebab Prabowo-Gibran mesti didukung secara nyata, tanpa sikap politik yang abu-abu. Perjuangan politik pemenangan Pilpres akan berdampak pada ikhtiar menjemput langgengnya kekuasaan.
Baca Juga: Begini Sikap Menteri Tito soal Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun
“Oh tidak bisa seperti itu. Tidak ada makan siang yang gratis, harus ada komitmen,” kata koordinator.
Lebih lanjutnya sikap politik tak dapat dikompromikan sehingga sumber apahabar.com mengaku diberikan imbauan antisipatif terkait risiko yang berpeluang akan diterimanya.
Meskipun hanya sekadar mengingatkan tanpa diberi penjelasan detail tentang risiko yang akan diterima. Termasuk dugaan pengusutan dana desa yang dicari-cari celah delik hukumnya. “Saya tidak ada takutnya,” kata sumber apahabar.com.
Dalam pembicaraan sumber dengan koordinator, ternyata pentolan kepala desa ini telah menghubungi 17 kepala desa lainnya. Sikap politiknya beragam, meski mayoritas mengamini dan menyanggupi memenangkan Prabowo-Gibran.
Bahkan ekstremnya salah satu kepala desa yang semula mengalirkan dukungan bagi Ganjar-Mahfud MD mengubah navigasi politiknya untuk mendukung Prabowo-Gibran.
Baca Juga: DPR Tepis Keterkaitan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa dengan Presiden
Sedangkan 3 lainnya memilih Anies-Muhaimin. Dua di antaranya bahkan ngotot ogah berpindah haluan politik. Mayoritas sisanya membebek dengan taktik memenangkan Prabowo-Gibran.
Seorang penggerak kepala desa ini juga menebar klaim bahwa dirinya memiliki akses ke keluarga Presiden Jokowi. Adu pengaruh dan mencatut nama Jokowi. Bahkan sang penggerak mengaku sering mondar-mandir Jawa Timur ke Solo.
“Jadi KIB itu memasang bargaining position-nya itu lebih elegan dengan main ke keluarga Jokowi,” kata koordinator yang ditirukan sumber apahabar.com.
Ia yang dibayang-bayangi ancaman semu kriminalisasi dana desa mengaku tak takut jika adanya keperluan transparansi dan akuntabilitas yang dilekatkan pada pengelolaan dana desa.
Baginya, perencanaan pembiayaan telah sesuai sehingga tak terbersit rasa takut. “Kalau seumpama terjadi santai aja. Saya kades baru, pembangunan saya sesuaikan dengan RAB. Kalau soal dana desa aman,” imbuh dia.
Menurut sumber apahabar.com terdapat modus mobilisasi yang juga gencar dilakukan tim pemenangan Ganjar-Mahfud MD. Iming-iming serupa yakni perpanjangan masa jabatan tetapi tak melalui Istana. Tapi lewat perjuangan wakil rakyat.
“Kalau Papdesi itu ke Ganjar – menjanjikan 9 tahun melalui jalur parlemen. Tapi dari forumnya, arahnya ke Ganjar. Selama ini kades ditarik-tarik karena dianggap sebagai kantong suara,” ujarnya.
Lalu ia juga bercerita sempat bergabung dengan WhatsApp Group (WAG) yang berisi kepala desa untuk memenangkan Prabowo-Gibran. Meskipun secara realitas politik, ia bersebrangan secara sikap.
Baca Juga: Kepala Desa Se-Indonesia Geruduk DPR Tuntut Perpanjangan Masa Jabatan
Bukan tanpa alasan. Ia dimasukkan ke grup agar terselamatkan dalam operasi kriminalisasi dana desa. Sebab jika ada kepala desa yang tak tertib terancam masuk ke dalam radar kriminalisasi dari aparat penegak hukum.
Kendati demikian, Kapuspenkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengaku tak melakukan kriminalisasi terhadap kepala desa. Kejaksaan justru mengaku melakukan pendampingan terhadap 80 ribu desa dalam pengelolaan dana desa.
“Selama ini selalu kami dampingi,” kata Ketut kepada apahabar.com.
Terkecuali, sambung dia, terdapat kejanggalan atau temuan yang diindikasikan terendus sebagai pelanggaran pidana. Maka kejaksaan akan mengambil langkah terukur.
Hal serupa disampaikan Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho beberapa waktu lalu di hadapan wartawan. Menurutnya Polri akan netral saat persiapan hingga di penghujung gelaran Pilpres 2024. Bahkan ia meminta masyarakat melapor jika menyaksikan anggota Polri melanggar netralitas.
"Jadi tolong bantu jaga institusi kepolisian, apabila ada oknum yang tidak sesuai ketentuan tolong dilaporkan, jangan dibuat framing,” ujar Sandi.
Baca Juga: Sebanyak 6.000 Kepala Desa se-Indonesia akan Mengunjungi IKN
Di sisi lain, tiga tim pemenangan capres-cawapres kompak membantah dan saling menunjuk hidung lawannya ketika mobilisasi kepala desa menjadi instrumen pengganggu demokrasi.
Juru bicara Timnas Anies-Muhaimin, La Ode Basir mengaku tak terdapat secuil ikhtiar timnya memenangkan pasangan nomor urut 01 dengan cara memobilisasi kepala desa. Bantahan itu dipertebal dengan tudingan yang dialamatkan pada lawan politik Anies-Muhaimin.
“Yang nyata (mobilisasi kades) kan dari pihak sebelah jadi menurut saya bicara data dan fakta aja jangan playing victim lah. Kami di tim AMIN sangat komit bagaimana kita jaga demokrasi kita, Pemilu kita jujur adil,” kata Basir kepada apahabar.com.
Pernyataan senada juga Tim Pemenangan Prabowo-Gibran, Immanuel Ebenezer. Noel—sapaan akrabnya—menangkis segala tudingan yang dialamatkan ke timnya. Jurus serupa ditunjukkan dengan melayangkan tudingan kepada lawan politiknya.
“Malah Ganjar-Mahfud. Itu yang terbukti dan diakui. Jelas pengakuan dukungannya ke siapa?,” kata Noel.
Bahkan ia menduga isu mobilisasi kepala desa dibuat-buat lantaran Prabowo-Gibran mengantongi elektabilitas yang tingggi. Sehingga, kata dia, lawan politiknya sengaja menggerus elektabilitas Prabowo-Gibran melalui isu mobilisasi kepala desa.
“Kemudian mereka (kepala desa) mendukung Prabowo-Gibran, itu hak politik mereka. Masa kita mencegah hak politik orang,” tambah dia.
Lalu Tim Pemenangan Ganjar-Mahfud MD juga memasang kuda-kuda dan jurus yang sama. Bahkan tim Ganjar-Mahfud, Gifari Sadad Ramadhan mengecam mobilisasi kepala desa yang diduga dilakukan capres-cawapres demi memenangkan pertarungan politik.
Tetapi, lagi dan lagi, jurus serupa dipasang tim pemenangan dengan melayangkan tudingan terhadap pasangan capres-cawapres lain yang tercium bau menyengat mobilisasi kepala desa.
“Kita melihat dengan jelas ada indikasi pengerahan (kepala desa) tersebut pada pertemuan perangkat desa di GBK, walaupun koordinatornya menyampaikan bahwa hal tersebut adalah aspirasi tetapi kenapa kemudian MC mengarahkan untuk mendukung Prabowo Gibran?,” kata Gifari kepada apahabar.com.
Menurutnya manuver mobilisasi kepala dan perangkat desa terlarang dan melanggar ketentuan perundang-undangan, terutama UU nomor 7/2017 tentang Pemilu.
Gifari juga sekaligus menepis tudingan bahwa Ganjar-Mahfud ditopang dengan kerja-kerja politik perangkat desa melalui PAPDESI.
Baca Juga: Sufmi Dasco Temui Kepala Desa yang Berunjuk Rasa di DPR
“Saya rasa ini tuduhan tidak berdasar sebab pasangan Ganjar-Mahfud ini adalah seorang yang taat konstitusi dan perundang-undangan, integritasnya teruji,” kata Gifari.
Kendati demikian, Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Surtawijaya juga menangkis sejumlah tudingan yang dialamatkan kepada organisasinya. Apalagi seringkali cap pendukung Prabowo-Gibran melekat di ruang publik.
Surtawijaya mengaku belum cukup mampu membeberkan terkait mobilisasi kepala desa yang turut menyeret nama Apdesi. Apalagi, Apdesi diklaim menjadi organisasi yang menghimpun perangkat desa untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
"Terkait hal itu (tekanan mobilisasi kepala desa) saya tidak bisa menanggapi. Saya tidak tahu karena ini organisasi besar, saya tidak bisa memberikan penjelasan soal ini," kata Surtawijaya kepada apahabar.com.
Kemelut mobilisasi kepala desa yang diperalat menjadi pejuang pemenangan salah satu capres-cawapres dikecam anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya. Mobilisasi kepala desa telah menjadi manuver terlarang dalam proses demokratisasi di Indonesia.
Terlebih kepala desa juga rentan melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan fasilitas negara dan jabatan untuk memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres. Ia berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lebih memiliki taring determinasi agar mobilisasi kepala desa dapat dicegah dan dihentikan.
Meskipun di saat yang sama Komisi V DPR tak bernyali untuk mempersoalkan Kementerian Desa yang mesti bertanggung jawab dalam memastikan netralitas kepala desa yang diperalat tim pemenangan capres-cawapres.
“Di tahun politik sulit untuk melakukan intervensi ya, pasti akan dicap politisasi. Jadi soal ini saya serahkan ke kawan-kawan Komisi V bagaimana ke depannya,” kata Suryadi kepada apahabar.com.
Baca Juga: Geger! Kantor Kepala Desa di Sragen Dikirimi Kembang Kantil
Mobilisasi kepala desa mengoyak nadi demokrasi yang semestinya merdeka dan terhindar dari intimidasi hingga ancaman. Peneliti Ahli Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), R Siti Zuhro menilai ancaman yang mewarnai mobilisasi kepala desa demi memenangkan kandidat capres-cawapres merupakan aktivitas terlarang.
Netralitas bukan sekadar keharusan, melainkan nafas bagi kepala desa dalam mengabdikan diri bagi bangsa.
“Ini yang harus dilawan. Siapa pun calon presiden dan wapresnya tidak boleh membuat desa itu diteror seperti itu. Jadi kalau ada di tataran praktik seperti itu, harus dilawan dan dilaporkan. Semua aparat tidak boleh di politik praktis,” kata Zuhro kepada apahabar.com.
Zuhro mempertegas demokrasi mesti menjadi spirit kolektif yang mengedepankan hak masyarakat, termasuk kepala desa dalam menjatuhkan pilihan politik.
Pemberangusan hak politik kepala desa demi kepentingan sesaat capres-cawapres mengoyak demokrasi yang masih bertumbuh. Mestinya, demokrasi menjamin kesetaraan di tengah masyarakat.
Seraya mesti dilakukan pendidikan politik bagi masyarakat agar memutus rantai politik grosir yang digencarkan tim pemenangan yang membabibuta dan menghalalkan segala cara demi melenggang ke Istana.
“Demokrasi itu menjamin duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Hak suara rakyat, itu dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu dijamin,” kata Zuhro menambahkan.
Gula-gula Mobil Dinas Kepala Desa
MOBILISASI kepala desa menjadi gaung yang didengungkan menjelang Pemilu 2024. Di tengah tudingan terdapat ancaman hingga iming-iming yang dialami kepala desa, muncul juga adanya gula-gula berupa pemberian kendaraan dinas yang semakin meninabobokan kepala desa agar manut.
Gula-gula kendaraan dinas merupakan upaya tak langsung untuk merebut hati para kepala desa. Bahkan disinyalir menyengat bau politis lantaran sejumlah kendaraan dinas diberikan menjelang Pemilu 2024.
Kendaraan dinas kepala desa yang diberikan beragam. Mulai dari sepeda motor hingga mobil. Kepala Desa Olong Pinang, Kecamatan Paser Belengkong, Nasri mengaku terdapat pemberian kendaraan dinas kepada kepala desa secara bertahap.
Kendaraan dinas yang semula sempat dimiliki Pemerintah Desa telah usang dan telah rusak. Maka kendaraan dinas bagi kepala desa menjadi angin segar untuk operasional terjun menyisir warga dari satu titik ke titik lainnya.
Semisal terdapat 139 desa di Kabupaten Paser, para kepala desa ada yang mengendarai sepeda motor, juga ada pula yang mengemudikan mobil. Itu pun mobil yang dipinjamkan Kecamatan kepada desa.
Baca Juga: Viral Bupati Paser Bagikan 15 Xpander Cross ke Kades, Rogoh APBD Triliunan
Maka para kepala desa sempat mengusulkan kepada Bupati Paser agar mengoptimalkan sumber daya dialokasikan untuk kendaraan dinas perangkat desa. Meskipun para kepala desa menyadari muatan politik akan kental dan kentara.
“Kalau itu sudah pasti ada penilaian kepentingan politik. Pasti publik menilai seperti itu. Tapi saya lihat pak Bupati tidak ada arahan apapun untuk itu. Memang sudah ada komitmen bahwa mobil desa akan diganti. Karena kondisinya sudah kedaluarsa. Itu mobil Grandmax 2009,” jelas Nasri kepada apahabar.com.
Nasri yang juga Ketua Apdesi Kabupaten Paser ini juga menangkis tudingan politisasi mobil dinas bagi kepala desa. Sebab pengadaan mobil dinas bagi kepala desa akan menyesuaikan dengan kemampuan APBD.
“APBD total 2024 4,3 Triliun. Nanti ke depannya 139 desa dapat semua. Selanjutnya tahun 2024. Kemarin sih ada yang usulkan Rush, Terios, Xpander. Saya coba tanya dengan yang membidangi apakah tidak memberatkan kabupaten?,” kata Nasri.
“Kalau ada anggarannya tidak apa-apa. Kami sih tidak masalah karena penerima manfaat saja,” ujar dia menambahkan.
Hal serupa juga dikeluhkan Kepala Desa Laburan Baru, Al Aziz Abdillah. Aziz mengaku hanya sekadar dipinjamkan mobil dinas yang dibebankan biaya perawatannya kepada pemerintah desa. Jarak yang jauh dalam mengoptimalkan pengelolaan pemerintahan menjadi pertimbangan utama dalam menjawab kebutuhan mobilitas kepala desa.
Baca Juga: Di Balik Viral Bagi-Bagi Mobil Xpander ke Kades di Paser Kaltim
“Mobil sebelumnya itu bukan hanya sudah tua tapi ada yang tidak bisa dipakai,” kata Aziz.
Di ssi lainnya, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Paser, Abd Kadir Sambolangi menyebut akan segera dilakukan penyerahan mobil dinas yang dipinjamkan kepada kepala desa.
Bahkan acara penyerahan mobil dinas disisipkan sebagai agenda tambahan apel gabungan Korpri di Halaman Kantor Bupati Paser. “Silakan hadir,” kata Kadir kepada apahabar.com.
Sementara di Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan terdapat 151 kepala desa mendapatkan mobil dinas dengan spesifikasi Ertiga 1.5000 cc. Mobil dinas tersebut diserahkan Bupati Balangan, Abdul Hadi ke seluruh kepala desa pada medio pertengahan November 2023 lalu.
Kepala Desa Inan, Sugianor semringah lantaran harapan pemerintah desa akhirnya terwujud. "Memang sebelumnya sejumlah kepala desa ada mengusulkan. Mungkin ini hasilnya," kata Sugianor.
Respons serupa juga ditunjukkan Kepala Desa Ambikang, Marhat. Ia mengungkapkan mobil dinas akan memudahkan operasional kepala desa menjangkau warga dengan beragam akses yang mungkin terjal dan jarak jauh.
"Tentu untuk mempermudah mobilisasi pelayanan," kata Marhat.
Baca Juga: Objek OTT KPK di Paser, Kades: Sebenarnya Warga Bersyukur
Sementara, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPW), Ujang Komarudin memaknai pemberian kendaraan dinas bagi kepala desa menjelang Pemilu merupakan bentuk gula-gula jelang Pemilu 2024.
Mesti berbau iming-iming, kendaraan dinas yang dibagikan kepada kepala desa ternyata dapat menyandera kepala desa agar total dalam memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres tertentu.
Sebab pemberian kendaraan dinas yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh kepala daerah, disinyalir akan menjadi kepanjangan tangan kandidat capres-cawapres melenggang menuju kemenangan di Pilpres 2024.
“Fenomena bansos, bagi-bagi apapun itu, kendaraan itu sudah terjadi sejak lama. Sejak Pemilihan langsung dalam pilpres atau pilkada. Saya sih melihatnya pengondisian atau gula-gula kepala daerah bisa mendapatkan dukungan dari kepala desa,” kata Ujang kepada apahabar.com.
“Terutama untuk capres-cawapres yang didukung oleh kepala daerah. Ini barter kepentingan,” sambung dia.
Pengajar Universitas Al Azhar ini juga menganggap pemberian mobil dinas gayung bersambut dengan mobilisasi kepala desa jelang Pemilu 2024. Sebab gula-gula yang akan membuat kepala desa merasakan manisnya fasilitas dan kemudahan.
Baca Juga: Mengintip Harta Kekayaan Bupati Paser yang Bagi-bagi Xpander ke Kades
Namun keringat kepala desa akan diperas untuk memastikan kemenangan bagi salah satu capres-cawapres yang meninabobokan kepala desa dengan sejumlah iming-iming, maupun ancaman.
“Ya semua kandidat capres-cawapres akan menggunakan kepala desa sebagai ujung tombak atau dalam hal ini pemenangan. Suka tidak suka kandidat butuh suara, tenaga, dan dukungan kepala desa. Kalau megang kepala desa, kemungkinan kandidat itu yang akan menang,” ujar Ujang.
“Mobilisasi kepala desa sebuah keniscayaan bagi kandidat mendapatkan dukungan bukan hanya dari kades tapi dari warganya,” pungkasnya. (*)
Reporter: Citra Dara Trisna, Nandito Putra, Arif Fadillah, Hasanuddin
Redaktur: Safarian Shah Zulkarnaen