apahabar.com, JAKARTA - Liga Inggris memperketat peraturan kepemilikan klub, dan tak segan memblokir siapa pun pemilik atau calon pemilik klub yang terbukti melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
Aturan baru itu ditetapkan dalam Peraturan Sanksi Hak Asasi Manusia Global Inggris, dan akan segera diterapkan.
Selain peraturan baru terkait HAM, Liga Inggris juga telah mengubah daftar pelanggaran pidana yang akan mengakibatkan diskualifikasi sebuah kepemilikan, termasuk yang melibatkan kekerasan, korupsi, penipuan, penghindaran pajak, dan kejahatan rasial.
Kelompok hak asasi manusia dunia Amnesty International mengatakan langkah yang diambil oleh Premier League sudah benar, namun mereka memperingatkan untuk menerapkan peraturan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: Dituding Biang Pemecatan Antonio Conte, Richarlison Geram!
Itu juga memiliki kekuatan baru bagi Liga Inggris untuk menghentikan mereka yang ingin menjadi pemilik klub, jika mereka sedang diselidiki terkait masalah seputar kekerasan.
Pemimpin Qatar, yang juga merupakan salah satu penawar klub Manchester United, menjadi salah satu orang yang tengah dalam investigasi keterlibatan dalam hak asasi manusai dan LGBT saat gelaran Piala Dunia 2022.
Perlakuan negara terhadap pekerja migran mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk larangan LGBT. Namun Jassim bisa saja lolos dan tetap bisa memiliki The Red Devils karena penawaran pembelian dilakukan secara pribadi, tanpa melibatkan negara.
Sebelum peraturan baru itu, Amnesty International meminta Liga Inggris untuk memeriksa kembali pemilik Newcastle United, yang kini dipegang oleh Dana Investasi Publik Arab Saudi (PIF).
Tahun lalu, pengusaha Rusia Roman Abramovich menjual Chelsea tahun lalu, setelah mendapat sanksi dari Inggris atas dugaan keterlibatannya dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, meskipun ia membantah.