Kabar Bogor

Legislator Bogor Minta Pj Bupati Tangani Polemik di Parung Panjang

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta agar Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengawal permasalahan yang terjadi di Parung Panjang.

Warga Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat memblokade Jalan Raya Muhamad Toha, Senin (20/11). Foto: apahabar.com/Zenal Abidin

apahabar.com, BOGOR - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto meminta agar Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu mengawal permasalahan yang terjadi di Parung Panjang.

Menurut Rudy, permasalahan tersebut menjadi perhatian yang cukup besar. Sehingga perlu untuk mengawal dan menyelesaikannya.

"Selamat datang Bapak Pj Bupati di Bogor. Salah satu permasalahan yang perlu dikawal yaitu polemik di Parung Panjang, yang menjadi perhatian cukup besar. Sehingga perlu adanya perhatian khusus di sana," pinta Rudy kepada Asmawa, Kamis (4/1).

Rudy siap mendukung kebijakan Asmawa, asalkan berpihak kepada warga. Dia berharap salah satunya polemik di Parung Panjang bisa teratasi.

Baca Juga: Bogor Diguyur Hujan, Status Bendung Katulampa Siaga 4!

"Saya mendukung setiap kebijakan yang dilakukan Pj Bupati, selama demi kepentingan masyarakat. Semoga permasalahan di Parung Panjang bisa diselesaikan," ungkap dia.

Rudy berharap salah satu solusi yang dilakukan yaitu membangun kantung parkir untuk truk angkutan barang tambang, bisa segera terealisasi.

"Saya sudah mendengar kantung parkir yang tengah dibangun. Semoga itu bisa menjadi salah satu solusi dan segera dipercepat," ucapnya.

Janji Tuntaskan Polemik Parung Panjang

Sebelumnya, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu baru dilantik pekan lalu. Ia berkomitmen menyelesaikan polemik Parung Panjang.

Baca Juga: Keluarga Ungkap Kronologis Pelajar Tewas Dibacok Geng Motor di Bogor

Asmawa dilantik Pj Gubernur Jawa Barat (Jabar) Bey Machmudin. Pelantikan berlangsung di Gedung Sate, Kota Bandung, Sabtu (30/12).

Pasca pelantikan itu, ia berjanji tak melupakan persoalan Parung Panjang. Di mana ada polemik truk angkutan tambang yang melintasi jalan umum.

Kata Asmawa, ia bakal berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Juga Pemprov Jabar dan Banten untuk mengatasi polemik tersebut.

"Kami ingin melibatkan stakeholder terkait. Juga melibatkan para pengusaha untuk duduk bersama mencari solusi atas permasalahan yang ada," ucapnya.