apahabar.com, MARTAPURA – Sejak resmi menjadi calon bupati dan wakil bupati Banjar pada Pilkada 2020, Andin-Guru Oton tiap hari menjumpai warga Kabupaten Banjar yang tersebar di-290 desa/kelurahan.
Tidaklah mengherankan, pasangan Banjar Bersinar ini harus berbagi agenda (berpencar) untuk memenuhi undangan maupun agenda pertemuan dengan warga.
Dari ujung ke ujung desa lainnya, baik Andin maupun Guru Oton tanpa mengenal lelah terus berkeliling. Bahkan untuk memenuhi undangan atau mengisi agenda yang sudah dijadwalkan, Andin maupun Guru Oton harus menghabiskan waktu dari pagi hingga tengah malam.
Menariknya, cara yang dilakukan pasangan Banjar Bersinar ini telah mendapatkan simpatik yang luar biasa dari warga.
Bahkan pertemuan demi pertemuan dengan warga, rata-rata dari mereka berkomitmen untuk melawan transaksi uang dalam Pilkada Banjar 2020. Masyarakat meyakini, masih banyak dari mereka yang akan memberikan suaranya dengan tulus.
"Saya akan buktikan, bahwa kita bisa melawan transaksi uang. Untuk membuktikan hal tersebut, saya harus menjumpai warga Kabupaten Banjar, minimal di-200 desa. Kita tidak akan menjanjikan uang kepada masyarakat, kita tawarkan ide dan gagasan serta program kepada masyarakat. Gagasan dan program itu bukan sebuah janji, tetapi sudah kita tuangkan dalam visi dan misi. Artinya, kalau sudah dituangkan dalam visi dan misi, maka wajib kita laksanakan bilamana terplih menjadi bupati dan wakil bupati Banjar," ungkap Andin Sofyanoor.
Calon bupati banjar dari jalur independen ini juga menambahkan, dirinya dan Guru Oton akan memastikan bahwa aspirasi atau keinginan masyarakat Kabupaten Banjar akan terakomodir (terpenuhi) melalui pelaksanaan visi dan misi mereka.
Seperti peningkatan sumber daya manusia (SDM) lewat program pendidikan, peningkatan kesejahteraan baik di sektor pertanian maupun perkebunan, menciptakan peluang usaha melalui UMKM kreatif serta puluhan program lainnya.
"Kalau kita memberikan uang kepada masyarakat untuk memperoleh suara, apakah uang yang besarnya cuma Rp 100 sampai Rp 200 ribu dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat selama masa jabatan kepala daerah empat tahun, tidak kan? Jadi apa yang bisa menjawab atau memberikan jaminan terhadap kesejahteraan masyarakat, ya sudah tentu melaksanakan program-program yang saya sebutkan tadi.” tegas Andin.
“Melaksanakan program-program itu membutuhkan kepala daerah yang mampu, baik secara teori maupun praktik. Minimal pernah mempelajari pendidikan bagaimana cara menyejahterakan masyarakat. Semua kembali pada kemampuan secara akademik. Jadi memimpin daerah itu bukan coba-coba atau main-main, tetapi harus betul-betul dipersiapkan dengan matang," imbuhnya.(*)