apahabar.com, BANJARMASIN – Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) siap memfasilitasi keberangkatan para anggota legislatif ke luar negeri. Rencananya sebanyak 55 legislator asal Kalsel akan melakukan kunker ke sejumlah negara tujuan. Ke mana tujuannya, pihak Setwan mengaku belum mengetahui.
Ditemui di ruang kerjanya, Sekretaris DPRD Kalsel Antung Muhammad Rozaniansyah membenarkan rencana keberangkatan para wakil rakyat itu. Kata dia, Kunker sudah diusulkan dalam rapat penyusunan anggaran 2018.
“Sebagaimana fungsi kami. Kami akan memberi fasilitas untuk anggota DPRD Kalsel,” ujarnya belum lama ini.
Baca Juga:Kunker ke Luar Negeri, Satu Anggota Dewan Rp65 Juta
Kunjungan kerja anggota DPRD keluar daerah, menurutnya, lumrah dilakukan. Kata dia, saban bulan para wakil rakyat bisa beberapa kali melakukan kunker. Seperti ke kementerian atau ke sejumlah daerah masing-masing. Tujuannya, tak lain untuk menyerap aspirasi masyarakat daerah ke daerah.
Allhasil, dari pantauan apahabar.com, sangat mudah untuk menemukan gedung DPRD lengang karena ketidakhadiran para anggota dewan.
Hampir tiap pekan para legislator Kalsel yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Pembentukan Peraturan Daerag (BP Perda), Badan Kehormatan (BK), Komisi-Komisi DPRD atau yang sering disebut Alat Kelengkapan Dewan (AKD) bergantian melakukan Kunker.
Soal ini, Rozaniansyah menyebut, tugas Setwan hanya sebatas memfasilitasi. “Karena itu diusulkan, maka dianggarkan tahun ini. Dengan biaya Rp3,5 miliar untuk 55 anggota DPRD yang berangkat bergantian,” sambungnya.
Untuk tujuan, Sekwan enggan berbicara banyak. Karena itu adalah ranahnya anggota dewan. Kata dia, yang berhak memublikasikan adalah ketua DPRD Kalsel H Burhanuddin. Lanjutnya, untuk saat ini Komisi I DPRD Kalsel sedang berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri. “Bisa jadi bisa juga tidak berangkat. Karena izin Kementerian dalam negeri saja tidak cukup. Harus dapat restu dari Kementerian Luar Negeri,” ujarnya mengakhiri.
Adapun, rencana keberangkatan para anggota legislatif Kalsel ke luar negeri ini sempat mengundang pro dan kontra. Di satu sisi, peningkatan kualitas kinerja bagi penyusunan peraturan menjadi alasan yang dinilai tepat untuk digunakan. Namun, di sisi lain anggaran keberangkatan yang mencapai Rp 3,5 miliar ini dinilai adalah pemborosan semata.
Dengan estimasi Rp 65 juta tiap orangnya, anggaran yang digunakan akan bersumber dari kas daerah. Itu belum termasuk penerjemah. Untuk staf atau penerjamah diperkirakan akan menghabiskan anggaran Rp 40 juta tiap orangnya.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Selatan (DPRD Kalsel) Burhanuddin berujar, rencana kunjungan ke luar negeri itu guna studi kompirasi. "Kan tidak salah atau mungkin ada baiknya kalau kita belajar pada negara-negara yang memungkinkan untuk kita contoh guna kemajuan banua (daerah) kita," tutur politikus senior Golkar itu.
Burhanuddin belum tahu pasti, kapan dan ke negara mana tujuan studi komparasi tersebut. Hanya saja, studi komparasi ke luar negeri dilakukan sebelum para wakil rakyat mengakhiri masa periodesasi.
Pengamat politik Kalsel Muhammad Uhaib menilai kunker tersebut adalah suatu ironi di tengah Pemilu 2019 yang tinggal menghitung hari. Dosen Universitas Islam Kalimantan (Uniska) ini khawatir jika kunker tersebut menggerus kepercayaan masyarakat terhadap para calon wakil rakyat.
Uhaib turut menyayangkan rencana ini. Seharusnya, sebagai wakil rakyat sudah sepantasnya berpikir ke arah yang lebih substantif. "Misal membuat Peraturan Daerah (Perda) yang baik dan diimplementasikan agar benar-benar bisa mewakili kepentingan publik," ujarnya dihubungi apahabar.com, Jumat (8/2).
Baca Juga:Pengamat: Kunker Rp 3,5 M Picu Golput
Reporter: Rizal Khalqi
Editor: Fariz Fadhillah