Megaproyek Food Estate

Kritik DPR Soal Food Estate, Banyak Masalah saat Eksekusi

Frasa food is dead yang dinilai lebih cocok dibanding Food Estate. Karena eksekusinya di Kalteng justru menuai banyak masalah.

Presiden Joko Widodo ketika mengunjungi Kapuas di Kalimantan Tengah yang masuk dalam proyek lumbung pangan nasional atau food estate. Foto: Kementan

apahabar.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Fraksi Golkar, Mukhtarudin menilai frasa food is dead dinilai lebih cocok dibanding food estate yang dikembangkan pemerintah.

Ia menganggap food estate merupakan kebijakan yang baik, namun terkendala saat dieksekusi.

"Food estate ini sebenarnya kebijakan yang sangat bagus dalam rangka memperkuat ketahanan pangan kita, tapi dalam pelaksaannya ada hal-hal yang belum sesuai," jelasnya pada apahabar.com, Kamis (31/8).

Baca Juga: Proyek Food Estate Hanya Ciptakan Oligarki, Tak Selesaikan Krisis Pangan

Ia menilai daripada menyalahkan konsepnya alangkah baiknya untuk fokus merapikan dan menertibkan proses pelaksaannya.

Mukhtarudin memaparkan wacana pemerintah untuk memperkuat stok pangan nasional dengan mengalihkan dari Jawa ke Kalimantan sebenarnya memiliki visi yang jelas.

"Kebijakannya sebenarnya bagus, pelaksanaannya yang kurang itu yang harus dievaluasi. Namanya kebijakan kan harus ada evaluasi. Jika ada yang tidak benar, harus diluruskan. Jika ada yang melanggar, ya ditertibkan tapi kebijakannya harus kita dukung," pungkasnya.

Baca Juga: Megaproyek Food Estate Kalteng Tak Punya Kajian Layak

Sebelumnya, pemerhati sosial Anang Rosyadi mengecam kebijakan food estate yang dianggap gagal dieksekusi di Kalteng.

Pasalnya, bukan mensejahterakan, program itu malah memberikan dampak buruk bagi lingkungan mulai dari kerusakan habitat flora dan fauna di Kalteng ditambah deforestasi yang memperburuk iklim.