apahabar.com, JAKARTA – Sebanyak 400 personel Batalion Infanteri 315/Garuda Kodam III Siliwangi alias Pasukan Setan diberangkatkan ke Papua dengan menggunakan Kapal Republik Indonesia (KRI) Banjarmasin 592, Senin (24/5).
Pasukan ini khusus ditugaskan dan bergabung dalam satuan tugas (Satgas) Pengamanan Daerah Rawan Papua.
Panglima Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Laksda TNI Irvansyah memastikan keberangkatan 400 personel TNI itu dilakukan dengan mengutamakan protokol kesehatan sesuai dengan instruksi dari Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono.
“Mulai dari embarkasi personel, material, saat lintas laut hingga kapal sandar dan melakukan debarkasi harus mengacu kepada prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah,” kata Irvansyah melalui keterangan tertulis, dikutip dari CNN Indonesia, Senin (24/5).
Dalam kesempatan itu, Irvansyah juga menjelaskan kapal perang Kolinlamil, baik yang berada di bawah pembinaan Satuan Lintas Laut Militer (Satlinlamil) 1 Jakarta, 2 Surabaya dan 3 Makassar, selalu siap mendukung pelaksanaan operasi dukungan angkutan laut militer ke seluruh wilayah.
Untuk KRI Banjarmasin 592 sendiri, Irvansyah menyebut armada yang dikomandoi oleh Komandan Letkol Laut (P) Nur Rohmad Ibrahim ini merupakan kapal perang jenis Landing Platform Docking (LPD).
Kapal akan menurunkan pasukan yang bertugas dalam pengamanan daerah-daerah Rawan di Papua di Dermaga Merauke.
Dalam kesempatan itu, Nur Rohmad selaku Komandan kapal memastikan kapal dan seluruh anak buah kapal yang dipimpinnya itu dalam kondisi siap sehingga pada penugasan mendukung Serpas Satgas Pamrahwan Papua Batalion TNI AD ini diharapkan dapat berlangsung dengan aman dan lancar.
Selain menurunkan pasukan di daerah operasi yang telah ditentukan, kapal perang tersebut juga akan menarik pasukan Satgas sebelumnya yang telah bertugas selama 10 bulan untuk kembali ke kesatuan asal.
Sebelumnya, koordinator aksi demo dari Solidaritas Rakyat (Sorak) Papua Pilamo menyindir pengiriman Pasukan Setan ini kontradiksi dengan solidaritas Pemerintah terhadap rakyat Palestina.
Pihaknya mendesak Pusat mengakui dan memberikan hak untuk menentukan nasib sendiri kepada rakyat Papua.
“Pak Jokowi mendukung Palestina kemudian dia melakukan penjajahan terhadap rakyat Papua itu bisa kita lihat dengan salah satu bukti bahwa hari ini masih melakukan operasi militer di Puncak Intan Jaya Nduga dan banyak pengungsian warga yang belum dievakuasi,” ujar dia, dalam demo di depan Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jumat (21/5).
“Oleh karena itu kami dari Sorak mengutuk keras kepada negara dan negara harus bertanggung jawab serta perlu mengakui hak kedaulatan rakyat Papua yang sudah dideklarasikan pada 1 Desember 1961. Itu adalah hak kedaulatan rakyat Papua,” tuturnya.