apahabar.com, BATULICIN – Sebagian pihak menanyakan netralitas Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu pada Pilkada Serentak 2020.
Gara-garanya, baliho yang dipasang di kawasan perkantoran Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi beberapa hari lalu, menampilkan bakal pasangan calon tertentu di Pilkada Tanah Bumbu.
Namun, benarkah space baliho-baliho berukuran raksasa itu milik Pemkab Tanah Bumbu?
“Space baliho di situ bukan milik Pemkab Tanah Bumbu. Itu milik swasta. Jadi, ketika baliho itu diisi dengan materi salah satu paslon, maka itu adalah hak pemilik baliho,” kata Sekda Tanah Bumbu, Rooswandi Salem, kepada apahabar.com, Rabu (23/9) pagi.
Sekda menjelaskan baliho-baliho itu sebelumnya dikontrak oleh Pemkab Tanah Bumbu selama 2020. Namun, saat pandemi Covid-19, anggaran sewa dipangkas karena sebagian anggaran harus dialihkan ke penanganan pandemi, sehingga pagu sewa yg tersedia hanya cukup sampai Agustus.
Di perubahan APBD, pihaknya mengusulkan anggaran untuk ditambah agar biasa sewa sampai bulan Desember bisa dibayar. Namun, Kepala Bagian Umum sebagai pelaksana menyebut penambahan pagu tidak bisa dilakukan.
“Dan atas arahan pimpinan kontrak di putus sepihak oleh Pemda. Maka secara hak dan kewenangan Pemda sudah tidak ada hubungan kerja sama lagi terhadap space baleho tersebut. Sepenuhnya sudah menjadi kewenangan pihak ketiga dalam pemanfaatannya karena status kepemilikan itu bukan milik Pemkab,” katanya.
Rooswandi Salem juga menyesalkan adanya pemberitaan media massa yang menyudutkan Pemkab Tanah Bumbu melalui pemberitaan berjudul “PNS Diminta Netral, Tapi Biarkan Baliho Paslon Bupati di Muka Kantor Bupati”.
“Ini media tidak pernah menelepon saya. Cuma ada WA tadi malam dan sudah larut malam, sementara posisi saya sudah istirahat. Jadi kalau dikatakan saya tidak merespons, itu terlalu didramatisir,” katanya.
Rooswandi berharap media massa bisa menjadi sumber informasi terpercaya dengan menyajikan data dan fakta. Dia menilai pemberitaan itu telah mencoreng Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
“Menurut saya tidak ada korelasi antara baliho di sekitar Pemda yang milik swasta dengan netralitas ASN. Lain halnya baliho itu milik pemerintah,” bantah Rooswandi.
Editor: Puja Mandela