apahabar.com, JAKARTA – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengutuk segala bentuk teror dan intimidasi yang terjadi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate.
“Dalam implementasi PSN seringkali menjadi satu justifikasi dari pemerintah bersama dengan aparat keamanan untuk dapat melakukan tindakan kekerasan,” kata Dimas kepada apahabar.com, Sabtu (4/11).
Menurutnya, penyebab peningkatan kasus kekerasan yang kerap terjadi pada PSN adalah karena presiden berupaya mempercepat penyelesaian proyek di dalamnya.
Dimas menuturkan, berdasarkan temuan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tiga kekerasan yang kerap terjadi pada proyek-proyek PSN adalah intimidasi, pengerahan aparat berlebihan dan pembungkaman melalui kriminalisasi.
Baca Juga: KontraS: Terduga Pelanggar HAM Tak Pantas Pimpin Negara!
Upaya intimidasi yang dimaksud Dimas adalah menghalau upaya masyarakat dalam melakukan protes karena dirugikan oleh proyek PSN.
Sedangkan pengerahan aparat berlebihan, kata Dimas, tidak hanya terjadi pada proyek food estate, tapi juga kasus Rempang.
Sedangkan upaya pembungkaman, lanjut dia, dilakukan dalam bentuk kriminalisasi. “Biasanya orang yang protes terhadap implementasi PSN kerap jadi sasaran kriminalisasi. Pembungkaman yang lain ada dalam bentuk teror yang sifatnya fisik atau digital. Itu kami temukan dalam beberapa kasus,” jelasnya.
Ia menilai, pemerintah pusat, daerah dan aparat kerap mengedepankan kebijakan yang sifatnya dehumanisasi atau meminggirkan manusia dari satu area untuk memuluskan implementasi PSN.
Baca Juga: Walhi Desak Penyelesaian Konflik Lahan Warga dengan PT FPIL
Di papua, kami melihat ada upaya meminggirkan manusia dan penyerobotan lahan. Di Kalimantan pun juga begitu. Ada sejumlah lahan dipaksa untuk proyek food estate yang pada akhirnya justru mengorbankan lahan-lahan masyarakat,” jelasnya.
Alih-alih mementingkan upaya dialogis untuk merumuskan satu bentuk kesepakatan bersama yang sifatnya saling menguntungkan antara warga dan pemerintah sebagai pelaksana proyek, Dimas justru melihat banyak tindakan kekerasan atau intimidasi.