bakabar.com, BANJARMASIN - Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Timur (Jatim) dalam rangka studi komparasi penguatan tata kelola hak dan kewajiban anggota DPRD, Jumat (19/12) siang.
Kunjungan kerja yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Habib Hamid Bahasyim, ini bertujuan untuk memperoleh referensi serta pemahaman komprehensif terkait implementasi kebijakan kelembagaan, khususnya pelaksanaan tugas dan fungsi anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Habib Hamid menjelaskan, studi komparasi dilakukan guna mempelajari praktik yang telah berjalan sekaligus mengevaluasi sejumlah aspek yang masih memerlukan penyesuaian agar tetap sejalan dengan aturan dan prinsip kehati-hatian.
“Dalam kunjungan ini, kami menggali informasi mengenai kebijakan yang sudah dapat dilaksanakan, serta hal-hal yang masih perlu dikaji lebih lanjut agar penerapannya benar-benar sesuai regulasi dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya.
Ia menyebutkan, pembahasan meliputi berbagai mekanisme pendukung pelaksanaan tugas anggota DPRD, di antaranya pengaturan kegiatan kedewanan, pelaksanaan reses, serta aktivitas lain yang berkaitan langsung dengan fungsi representasi dan pengawasan di daerah pemilihan.
Menurutnya, meskipun terdapat kesamaan pengaturan dalam tata tertib DPRD, setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, sehingga diperlukan pembahasan yang matang sebelum suatu kebijakan diterapkan.
"Beberapa kebijakan di daerah lain memang telah berjalan, namun tidak serta-merta bisa diterapkan. Diperlukan kajian dan kesepahaman bersama agar tetap selaras dengan tugas pokok dan fungsi DPRD,” jelasnya.
Habib Hamid menegaskan, hasil kunjungan kerja tersebut akan dibahas secara internal bersama Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kalsel untuk dirumuskan secara bijak dan terarah.
“Hasil studi komparasi ini akan kami diskusikan bersama Banmus, sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar terukur, bertanggung jawab, dan tidak keluar dari koridor tugas sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Ia berharap, melalui studi komparasi ini DPRD Kalsel dapat terus meningkatkan kualitas kelembagaan serta memastikan setiap kebijakan yang dijalankan mendukung pelaksanaan tugas DPRD secara profesional, akuntabel, dan aman.