apahabar.com, BANJARMASIN – Koalisi Peduli HIV/Aids Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar pertemuan dengan sejumlah SKPD pemerintah daerah setempat.
Tujuannya untuk meminta pendanaan hibah dan CSR dari pemerintah setempat.
Sebelumnya, Koalisi Peduli HIV/Aids sendiri bergerak dari pendanaan yang disalurkan oleh donatur luar negeri atau Global Fund.
Per tahun 2023, Global Fund tidak akan lagi mensupport dana ke Koalisi Peduli HIV/Aids yang selama ini membantu 1.000 lebih orang dengan HIV/Aids (ODHA) di Banjarmasin itu.
“Karena mereka (donatur) mengkategorikan Indonesia sebagai negara middle income, sehingga mereka akan memutus aliran dana,” kata Koordinator Koalisi Peduli HIV/Aids, M Alwi, Senin (18/10).
Sehingga, jika aliran dana terputus, maka akan sangat berdampak besar bagi kelanjutan Koalisi Peduli HIV/Aids. Terburuk semua kegiatan pendampingan terhadap penyintas HIV/Aids akan terhenti.
“Selain kita tidak bisa melakukan pendampingan untuk kesehatan mereka yang HIV/Aids, ditakutkan pula penularan penyakit ini akan semakin meluas,” kata Faizah, anggota Borneo Plus yang turut tergabung dalam Koalisi Peduli HIV/Aids.
Sebab, dalam kegiatannya, Koalisi Peduli HIV/Aids tidak hanya melakukan pendampingan, namun turun mentracking mereka yang belum terdeteksi terinfeksi HIV/Aids.
“Selama ini kita kan membantu pemerintah, maka kami berharap pemerintah setempat mau ikut membantu untuk keberlangsungan koalisi ini. Karena ini adalah tanggung jawab bersama,” tambah M Alwi.
Koalisi Peduli HIV/Aids sendiri, sambung Faizah, memerlukan dana hingga hampir 1 miliar per tahun.
Uang itu digunakan untuk membeli obat hingga biaya terapi ribuan ODHA di Banjarmasin. Itu pun belum untuk menggajih para tenaga pendamping.
Kepala Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin, Kasman yang turut hadir dalam kegiatan pertemuan mengatakan, pemerintah kota siap menindaklanjut permintaan Koalisi Peduli HIV/Aids.
“Tapi harus prosedural. Dengan membuat proposal yang diajukan ke pemerintah daerah, nanti kita tindaklanjut,” katanya.
Terlepas itu, Kasman pun turut prihatin dengan distopnya aliran dana ke Koalisi Peduli HIV/Aids.
“Ini demi kemaslahatan orang banyak, semoga kia bisa bantu dengan dana hibah dari pemerintah, maupun APBD atau CSR,” katanya.
Sementara itu, Kepada Bidang Non-Pelayanan Dasar Biro Kesra Pemprov Kalsel, Nurdiansyah juga mengatakan pihaknya siap membantu.
“Kita support tapi dengan aturan yang ada,” katanya.