apahabar.com, PARINGIN - Ketua Komisi I DPRD Balangan, H Rusdi minta sistem penggajian honorer bisa disesuaikan berdasarkan ketentuan dan Standar Satuan Harga (SSH) dari Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD).
Hal ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama honorer Koorwil Kecamatan lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Balangan.
“Setiap SKPD dapat mendata ulang honorer, untuk kesesuaian sistem penggajian yang di terapkan sesuai SSH,” ucap H Rusdi, Selasa (21/2).
Menurutnya baru beberapa SKPD yang sudah menerapkan sistem penggajian sesuai SSH dari BPKPAD Balangan.
Sehingga ia meminta setiap SKPD dapat menindaklanjuti sistem penggajian honorer sesuai SSH berdasarkan ketentuan serta aturan yang telah ditetapkan.
“Kita berharap honorer dapat diperhatikan dan kita juga tidak ingin ada honorer yang dikecewakan dengan hal tersebut,” harapnya.
Komisi I DPRD Balangan pun akan terus mengawal dan mengawasi sistem penggajian berdasarkan ketentuan yang diberlakukan.