Kesepakatan IJEPA

Kesepakatan IJEPA, Indonesia Berharap Reviu Segera Diselesaikan

Indonesia mengharapkan penyelesaian segera proses peninjauan atau reviu kesepakatan Indonesian-Japan Economic Partnership agreement (IJEPA) dengan Jepang.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hiroshima, Jepang, Sabtu (20/5/2023). Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden

apahabar.com, JAKARTA - Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengharapkan penyelesaian segera proses peninjauan atau reviu kesepakatan Indonesian-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) dengan Jepang.

“Indonesia juga mendorong penyelesaian dengan segera proses reviu Indonesian-Japan Economic Partnership agreement (IJEPA), termasuk realisasi komitmen Jepang dalam isu transisi energi sebagaimana dicanangkan dalam Asia Zero Emission Community (AZEC) yang diumumkan pada KTT G20 Bali bulan November 2022 lalu,” demikian pernyataan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian diterima di Jakarta, Sabtu (20/5), terkait pertemuan bilateral Indonesia-Jepang di sela KTT G7, di Hiroshima, Jepang.

Adapun terkait IJEPA, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah mengusulkan sejumlah poin seperti penghapusan tarif produk tuna kaleng, perluasan bidang kerja pekerja migran Indonesia (PMI) di sektor pariwisata dan industri, serta implementasi capacity building.

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Fumio Kishida, Sabtu ini, sebelum penyelenggaraan KTT G7 yang merupakan pertemuan negara-negara ekonomi maju utama dunia.

Baca Juga: Aksi di Kedutaan Jepang, Aktivis Tuntut G7 Hentikan Solusi Palsu Dana Iklim

Pertemuan dengan PM Jepang selaku tuan rumah KTT G7, menurut Kemenko Perekonomian, menjadi momen penting sekaligus untuk memperingati 65 tahun hubungan Indonesia-Jepang dan 50 tahun hubungan ASEAN-Jepang, di mana pada 2023 ini Indonesia bertindak selaku Keketuaan ASEAN dan Jepang selaku Presidensi G7.

Jepang juga menjadi mitra strategis perekonomian Indonesia dengan mencatatkan sebagai peringkat ketiga dalam sektor perdagangan dan peringkat keempat untuk sektor investasi. Indonesia memandang positif usulan peningkatan hubungan kemitraan strategis komprehensif antar kedua negara.

Pertemuan bilateral RI-Jepang ini juga dimaksudkan untuk persiapan rencana kedatangan Kaisar Naruhito di Indonesia dalam waktu dekat.

Selain agenda bilateral dengan Jepang, Menko Airlangga juga mendampingi Presiden dalam pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.

Baca Juga: Jokowi Usung Isu Perdamaian dan Hasil KTT ASEAN di KTT G7 Jepang

Dalam pertemuan dengan PM Inggris, Indonesia mengapresiasi beberapa capaian kerja sama konkret. Selaku mitra dialog ASEAN, Inggris memiliki peran penting untuk mendukung kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik sebagai kawasan yang aman, stabil dan makmur.

Kemitraan ekonomi Indonesia dan Inggris sendiri mencatat capaian sangat baik pada tahun 2022 lalu. Investasi Inggris di Indonesia meningkat hampir dua kali lipat, yakni dari 322,9 juta dolar AS pada tahun 2021 menjadi 628,3 juta dolar AS pada tahun 2022.

KTT G7 tahun 2023 kali ini diselenggarakan di tengah dinamika geopolitik yang masih terjadi di Ukraina serta setelah pencabutan status kegawat-daruratan COVID-19 secara internasional oleh World Health Organization pada awal Mei 2023.

Baca Juga: Peran Vital G7 dan G20, Sri Mulyani: Bantu Negara Berkembang Atasi Krisis

PM Jepang Fumio Kishida menjelaskan bahwa keseluruhan tema utama KTT ini adalah untuk menegaskan kesatuan G7 dan memperkuat peran G7 menuju komunitas internasional yang bercirikan kerja sama, bukan perpecahan dan konfrontasi, dan untuk menunjukkan kontribusi aktif dan konkrit terhadap pencapaian tujuan ini.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam acara KTT G7 ini adalah Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Asia, dan Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Multilateral.