apahabar.com, JAKARTA - Kelompok rentan seperti disabilats hingga masyarakat hukum adat menjadi masyarakat yang paling sulit mendapatkan akses kesehatan dengan layak.
Berdasarkan laporan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (Cisdi) merinci beberapa kelompok rentan akses kesehatan diantaranya penyandang disabilitas, orang lanjut usia, anak dan remaja, dan perempuan.
Selanjutnya ada masyarakat hukum adat, Penyandang penyakit menular kronis, pekerja migran, orientasi seksual dan identitas gender, tahanan, warga binaan pemasyarakatan, dan pengungsi internal. Mereka kerap mengalami diskriminasi saat akses layanan kesehatan.
Baca Juga: Pelayanan Kesehatan di Indonesia Butuh Transformasi
Anggota Dewan Penasihat Cisdi, Beka Ulung Hapsara menjelaskan dalam hal akses kesehatan kelompok dengan orientasi seksual dan identitas gender lebih banyak mendapat diskriminasi saat mengakses layanan kesehatan.
"Kelompok rentan dengan orientasi seksual yang berbeda lebih banyak mendapat diskriminasi saat mengakses layanan kesehatan,” ucap Komisioner Komnas HAM 2017-2022 itu pada acara 'Media briefing Menguatkan Kebijakan Kesehatan Indonesia Tahun 2023'.
Hapsara melanjutkan sebenarnya layanan kesehatan harusnya dijamin oleh negara melalui undang-undang. Ada lima tugas negara dalam menanggulangi kebutuhan pemenuhan hak kesehatan.
Baca Juga: DPR Cecar Menkes soal Draf Omnibus Kesehatan: Banyak Titipan
Pertama, penyusunan kebijakan upaya kesehatan dalam lingkup nasional dan lintas provinsi, memastikan seluruh lapisan masyarakat terjamin haknya dalam undang-undang. Kemudian menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta obat dan alat kesehatan yang menunjang pelayanan kesehatan publik termasuk kelompok rentan.
Selain itu ia juga menegaskan mengenai pengawasan perencanaan implementasi lintas sektor, pembinaan sistem rujukan dan koordinasi advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan juga penting dipikirkan.
“Koordinasi dan advokasi dukungan sumber daya di bidang kesehatan serta pendanaan penyelenggaraan upaya kesehatan dalam lingkungan nasional maupun lokal,” tuturnya pada Senin (20/2).
Baca Juga: Menteri Kesehatan Ibaratkan Stunting dengan Kanker: Susah Sekali Diperbaiki
“Saya sepakat bahwa hak atas kesehatan itu politik, artinya menyangkut harkat hidup orang banyak, karenanya maka harus menjadi prioritas utama oleh pemangku kesehatan,” terusnya.
Baginya kenapa kesehatan sulit mendapat prominent itu karena memang selama ini kesehatan kurang diperhatikan dan menjadi isu yang selalu dijalankan secara politis. Saat awal kekacauan pandemi, hal ini menjadi sangat politis. Diperhatikan termasuk saat pandemi dan ketika reda maka perhatiannya juga reda.