apahabar.com, BANJARMASIN – Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat sebanyak lima kabupaten di wilayah ini rawan terjadinya konflik menjelang dan saat pelaksanaan pemilu April 2019 mendatang.
“Seperti Kabupaten Tabalong, Balangan, Kotabaru, Hulu Sungai Tengah (HST) dan Banjar (Paramasan),” ucap Kepala Kesbangpol Provinsi Kalsel, Adi Santoso kepada Wartawan Apahabar.com, Sabtu (23/2/2019).
Menurutnya, kelima kabupaten tersebut berpotensi terjadi konflik, lantaran mempunyai wilayah terpencil dan masih minimnya infrastruktur.
Pihaknya, akan terus melaksanakan program sosialisasi kesiapan pemilu bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Kalsel.
Mengenai logistik pemilu, kata Adi, seyogyanya harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Dengan tujuan agar logistik pemilu bisa sampai tepat waktu dan bisa digunakan. Baik saat pemilu maupun menjelang pemilu April 2019 mendatang.
“Semoga angka partisipasi pemilu di Kalsel semakin meningkat,” harapnya.
Sebelumnya, Polisi Daerah (Polda) Kalsel menilai seluruh daerah ini berpotensi adanya konflik sosial. Baik gesekan antar sesama masyarakat, maupun kecurangan pemilu.
Baca Juga:Kesbangpol Kalsel Ajak Pemilih Lawan Politik Uang
“Semua wilayah di Kalsel berpotensi terjadinya konflik sosial, seperti halnya Banjarmasin dan kabupaten atau kota lainnya,” ucap Kabid Humas Polda Kalsel, Kombes Pol Mochamad Rifai kepada apahabar.com, Rabu (20/2/2019) lalu.
Pihaknya telah menyediakan tim Gakkumdu dari penyidik Polda Kalsel, Kejaksaan dan Pengadilan. Perihal tersebut terkait tindak pidana tertentu dalam pemilihan umum. Penyelesaian kasus harus berjalan sangat cepat. Bahkan, hanya 3-4 bulan sudah selesai.
“Tak boleh lama-lama dalam penyelesaiannya,” tegasnya.
Mencegah terjadinya polemik di masyarakat, Polda Kalsel juga akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif. Misalnya, melaksanakan kegiatan yang menyejukkan dan berbau positif.
Adapun untuk kegiatan yang bersifat represif, kata Rifai, berdasarkan perintah Mabes Polri akan menurunkan 3/4 kekuatan Polri dalam pengamanan pemilu 2019.
Saat ini, kata Rifai, anggota Polri mencapai 400.000 personel. Sehingga, Polda Kalsel akan menurunkan 3.000 personel dalam Pemilu 17 April 2019 mendatang.
“Jumlah personel diturunkan 3/4 kekuatan. Kalau 400.000 personel, maka sekitar 3.000 personel Polda akan diturunkan,” pungkasnya.
Baca Juga:Angkat 5 Isu Pelayanan Publik, Ormas akan 'Serbu' Pemko Banjarmasin
Reporter: Muhammad Robby
Editor: Aprianoor