Hot Borneo

Keran Ekspor Kembali Dibuka, Minyak Goreng Kalsel Melimpah

apahabar.com, BANJARMASIN – Kurang dari satu bulan, kebijakan larangan ekspor minyak goreng diakui sangat berdampak di…

Warga Kalsel ramai berbondong menyerbu operasi pasar saat krisis minyak goreng beberapa waktu lalu. Foto-apahabar/Syaiful Riki

apahabar.com, BANJARMASIN – Kurang dari satu bulan, kebijakan larangan ekspor minyak goreng diakui sangat berdampak di Kalimantan Selatan (Kalsel).

Sejak aturan itu mulai berlaku pada 28 April lalu, ketersediaan minyak goreng disebut-sebut melimpah ruah.

Biasanya sebelum terjadi krisis minyak goreng, stok yang ada di distributor maupun pedagang besar hanya sekitar 1 juta liter.

Namun sekarang, ketersediaannya sudah 1,7 juta liter. "Yang berarti, jumlahnya jauh melebihi kondisi normal," kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kalsel Birhasani, Jumat (20/5).

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat agar tidak perlu lagi khawatir akan kelangkaan minyak goreng. Sebab, persediaan di tingkat distributor diyakini cukup aman.

Tetapi sebaliknya, Disdag Kalsel sekarang sedang serius mengawasi pendistribusian minyak goreng curah. Mengingat, barang ini disubsidi pemerintah.

“Makanya harus berhati-hati sekali, karena itu diawasi,” ujar Birhasani, mewanti-wanti.

Asal tahu saja. Mulai Senin (23/5) mendatang, keran ekspor minyak goreng kembali dibuka pemerintah.

Presiden Joko Widodo menyebut kebijakan tersebut diambil berdasar pasokan minyak goreng dan pertimbangan para pelaku industri sawit.

Meski ekspor dibuka, pemerintah memastikan tetap melakukan pemantauan secara ketat.

Selaras dengan Kalsel, secara nasional ketersediaan minyak goreng diklaim terpenuhi sejak kebijakan larangan ekspor diterapkan.

Menurut Jokowi, kebutuhan minyak goreng secara nasional adalah 194.000 ton per bulan.

Pada Maret 2022 sebelum ada larangan ekspor, ketersediaan minyak goreng secara nasional sebesar 64.500 ton.

Setelah dilakukan pelarangan ekspor minyak goreng pada 28 April 2022, ketersediaan minyak goreng di pasaran mencapai 211.000 ton. Melebihi kebutuhan nasional.