Tak Berkategori

Kemenpan RB Tinjau Mal Pelayanan Publik Barokah Kabupaten Banjar

apahabar.com, MARTAPURA – Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan…

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller didampingi Kepala Subbidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II-2, Pandji Saputra melakukan kunjungan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar. Foto-Istimewa

apahabar.com, MARTAPURA – Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) melalui Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller didampingi Kepala Subbidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Publik Wilayah II-2, Pandji Saputra melakukan kunjungan pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Barokah Kabupaten Banjar, Jumat (7/2).

Kedatangan perwakilan Kemenpan RB tersebut disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Banjar, HM Hilman mewakili Bupati Banjar H Khalilurahman,
Kemenpan RB meninjau sejumlah bentuk pelayanan dan fasilitas yang ada di MPP Barokah.

Jeffrey Erlan Muller mengatakan MPP merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi layanan, yaitu mempercepat layanan, sebagaimana arahan Presiden Jokowi untuk memberikan pelayanan kemudahan di bidang investasi.

"Jadi dengan adannya MPP ini, membuka investor untuk datang, arus modal dan barang di daerah ini, yang dapat meningkatkan kesempatan peluang kerja, dengan demikian meningkatkan kesejateraan," ungkapnya.

Melalui ide pembentukan MPP ini, kata Jeffrey, menyatukan semua layanan baik izin maupun perizinan dalam satu tempat jelas Erlan Muller.

"Pelayanan MPP tentu harus terintegrasi baik pada datanya maupun informasinya kemudian sistemnya, dengan pelayanan satu tempat semua bisa selesai dengan percepatan," ucap Jeffrey.

Ia menjelaskan, percepatan tersebut harus ditunjang kesiapan SDM yang professional dan mengerti dengan tugas dan fungsinya, kedua yaitu pada jaringan IT yang harus mapan.

"Karena sebagian besar pengguna layanan MPP 70 hingga 80 persen kaum millennial, dan lainnya adalah para orang tua, sehingga ini yang harus diwadahi. Pelayanan ini yang kita harus ubah dengan percepatan, yang menjadi keunggulan kooperatif MPP," tandasnya.

Ia juga menyampaikan hal utama yang harus di tawarkan pada MPP yaitu kenyamanan, kecepatan, dan keramah-tamahan. Karena dengan pola-pola pelayanan tersebut yang mendorong tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Menanggapi MPP Barokah Kabupaten Banjar, Jeffrey Erlan Muller mengatakan secara umum sudah baik untuk awal pelayanan, namun ada beberapa hal yang perlu pembenahan, karena membuat sesuatu dengan sempurna, memerlukan proses, seperti terkait proses internal.

"Seperti anggaran, terkait sarana prasarana, demikian dengan sistem dan sebagainya, ini semua perlu tahapan, tetapi yang dilakukan MPP Barokah ini sudah baik, karena telah dilakukan simulasinya," ucapnya.

Jeffrey Erlan Muller berharap MPP Barokah Banjar ini, memiliki kekhasan sendiri, dimana yang sudah disampaikan yaitu layanan yang bersifat syariah.

"Mohon diharapkan layanan yang bersifat syariah ini, tentunya adalah layanan-layanan yang sifatnya madani, layanan-layanan yang berbasis Islamiah yang baik. Ini yang menjadi keunggulan MPP dari yang lainnya," tutupnya.

Sementara itu, Sekda Banjar HM Hilman mengatakan untuk memenuhi keberadaan MPP yang sudah secara jelas disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah II, Jeffrey Erlan Muller yaitu tujuan akhirnya mewujudkan masyarakat Kabupaten Banjar yang sejahtera dan barokah.

"Sebagaimana visi Bupati Banjar, makanya keberadaan MPP ini pada kunjungan Kemenpan RB tadi, memberikan masukkan-masukkan sehingga ke depan MPP ini, proses yang kami laksanakan bisa dilakukan pengembangan-pengembangan, hingga harapan itu terpenuhi, yaitu kekhasan khusus yang dimilkiki oleh MPP Barokah Kabupaten Banjar yang berbeda, dengan MPP Kabupaten Kota atau MPP yang ada di Indonesia," jelasnya.

Sekda Banjar menambahkan ada banyak arahan yang sudah disampaikan oleh pihak Kemenpan RB, yang dapat menjadikan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk menyusun rencana jangka pendek, menengah dan panjang terkait dengan penembangan MPP Barokah.

"Sesuai dengan kemampuan kita, karena semua melalui proses, melalui monitoring dan evaluasi, juga perbaikan-perbaikan yang semua akan dilakukan, guna memberikan pelayanan yang cepat, mudah dan nyaman kepada masyarakat," ujar Sekda Banjar.

Baca Juga: Jokowi Harapkan BUMN-Swasta Bantu Danai Riset

Baca Juga: Rupiah Menguat Setelah Gagalnya Pemakzulan Trump

Reporter: ahc22
Editor: Syarif