apahabar.com, BANJARMASIN - Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Kalimantan Selatan menyelenggarakan kegiatan Rapat Komite dan Press Conference ALCo di Aula Barito Lantai 2 Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Jumat (29/9/2023).
Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia, Suahasil Nazara. Dilanjutkan dengan pemaparan perkembangan ekonomi fiskal dan regional Kalimantan periode sampai Agustus 2023.
"Komitmen kami untuk menyampaikan informasi secara terbuka terhadap stakeholder dan masyarakat. Hal ini guna dapat ditindaklanjuti oleh unit terkait atas keterbukaan informasi," ujarnya.
Diketahui, kinerja APBN wilayah Kalsel sampai dengan 31 Agustus 2023 masih terjaga dengan masih kuatnya pertumbuhan penerimaan dan realisasi belanja.
Hal ini ditunjukkan dengan total pendapatan negara yang mencapai Rp16,24 triliun dari target sebesar Rp17,83 triliun atau sekitar 91,10% dari target. Pendapatan negara sampai dengan 31 Agustus 2023 ini tumbuh 25,91%.
Realisasi Belanja APBN sampai dengan 31 Agustus 2023 mencapai Rp19,07 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 4,94 triliun dan transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp14,13 triliun.
Realisasi belanja APBN sampai dengan 31 Agustus 2023 ini tumbuh 22,70%.
Kontribusi terbesar dari pendapatan negara tersebut berasal dari penerimaan perpajakan terutama PPN dan PPh.
Dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi peningkatan jumlah penerimaan perpajakan yang cukup besar yaitu sebesar 25,23%.
Kontribusi penerimaan perpajakan disumbangkan dari sektor pertambangan dengan kontribusi sebesar 36,1%, kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 28,6%, dan sektor pengangkutan sebesar 12,4%.
Secara komulatif, seluruh sektor utama tumbuh positif kecuali sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Penerimaan dari Bea dan Cukai sampai dengan 31 Agustus 2023 telah mencapai Rp373,13 miliar atau sekitar 75% dari target yang ditetapkan.
Selanjutnya, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai Rp1,11 triliun, terjadi peningkatan dibandingkan dengan tahun yang lalu sebesar 35,81%.
Realisasi penerimaan BLU menyumbang sebesar Rp252,22 miliar dari total realisasi PNBP atau sebesar 22,63%.
Realisasi ini disumbang dari BLU Rumkit Bhayangkara, Universitas Lambung Mangkurat, dan Poltekkes Banjarmasin. Realisasi PNBP Kekayaan Negara 17,58% atau 88,78% dari target.
Pada sisi belanja negara, realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp4,94 triliun atau sekitar 59,56% dari pagu.
Porsi realisasi terbesar BPP adalah belanja barang 43,29%, belanja pegawai 40,56%, belanja modal 15,98% dan belanja bansos 0,17%.
Tiga besar Kementerian/Lembaga (K/L) yang kinerja penyerapan tertinggi adalah Kementerian Pertahanan, BPKP, dan Kementerian Perindustrian.
Jika dibandingkan dengan tahun lalu, telah terjadi pertumbuhan belanja negara sebesar 22,70%. Realisasi belanja dalam rangka persiapan PEMILU sampai dengan 31 Agustus 2023 ini, untuk KPU sebesar 60,90% dan BAWASLU sebesar 50,27%.
Dalam hal pengelolaan aset negara, sampai dengan 3 Agustus 2023 ini, Kementerian Keuangan telah mengelola aset negara dengan total nilai sebesar Rp41,45 T dalam 13.983 NUP (Nomor Urut Pendaftaran).
Sebagian besar aset yang dikelola adalah berupa tanah (71%), kemudian gedung dan bangunan, jalan jembatan, bangunan air, instalasi jaringan dan rumah negara.
Sedangkan itu, kinerja APBD Regional Kalsel sampai dengan 31 Agustus 2023, untuk realisasi pendapatan daerah mencapai Rp2,48 triliun atau sekitar 64,01% dari target.
Pendapatan daerah ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp4,41 triliun, Pendapatan Transfer Rp15 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp46,49 miliar. Sedangkan dari sisi Belanja Daerah, telah terealisasi sebesar Rp16,17 triliun atau sekitar 51,10%.
Realisasi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp10,96 triliun, Belanja Modal Rp2,33 triliun, Belanja Tak Terduga Rp21,76 miliar, dan Belanja Transfer sebesar Rp2,86 triliun.
Kabupaten Balangan mencapai realisasi penyaluran belanja transfer ke daerah tertinggi di wilayah Kalsel dengan prosentase sebesar 74,47% dan yang paling kecil adalah pada Kabupaten Tanah Bumbu.
Khusus untuk realisasi DAK Fisik di Kalsel telah terealisasi sebesar 31,67% atau Rp362,32 miliar dengan capaian tertinggi pada Kabupaten Barito Kuala dan yang terendah Banjarmasin.
Untuk DAK Non Fisik telah terealisasi sebesar Rp1,61 triliun atau 68,90%. Realisasi DAK Non Fisik ini antara lain untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan operasional penyelenggaran pendidikan, lesehatan dan tunjangan guru ASN daerah.
Sedangkan realisasi dana desa sampai dengan 31 Agustus 2023 telah tersalurkan sebesar Rp1,1 triliun atau 76,04% dari pagu. Kalsel menempati peringkat ke 7 Nasional dalam penyaluran dana desa.