apahabar.com, BANJARMASIN – Kebijakan penangguhan akses masuk ke Arab Saudi sejak 27 Februari lalu berdampak pada tertundanya keberangkatan ribuan jemaah umrah Indonesia.
Kepala Kanwil Kemenag Kalsel, Noor Fahmi berharap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) menjadwal ulang keberangkatan.
Keputusan diambil berdasarkan kesepakatan pada pertemuan yang difasilitasi Kemenag pada 28 Februari yang dihadiri beberapa kementerian dan lembaga (K/L) terkait, perwakilan maskapai dan asosiasi PPIU.
“Kami mendorong PPIU untuk melakukan proses jadwal ulang. Biar proses refund hanya untuk visa saja sebagaimana kebijakan dari Saudi,” ujarnya.
Ia juga meminta jemaah untuk bersabar menunggu update informasi dari Saudi terkait pencabutan kebijakan penangguhan.
Sebab, PPIU tentu menunggu kepastian pencabutan penangguhan terlebih dahulu saat akan melakukan penjadwalan ulang.
“Jika pilihannya adalah jadwal ulang, tentu yang kemarin tertunda keberangkatan jadi prioritas dan jemaah tak akan dimintai biaya tambahan,” jelasnya.
Menurutnya, kondisi ini adalah force majeur yang tidak diinginkan semua, sehingga semua pihak ada empati, ada kebijakan yang dikeluarkan.
"Selain visa, komponen biaya umrah itu kan antara lain mencakup transportasi udara dan darat, akomodasi, konsumsi, manasik, perlengkapan,” lanjutnya.
Sejalan dengan itu, Kemenag juga mendorong PPIU untuk tidak membuka dan menerima pendaftaran paket umrah terlebih dahulu sampai ada kepastian keberangkatan dari Saudi.
Sebab, selain masih ada penangguhan sehingga belum ada kepastian keberangkatan, PPIU juga harus mengatur ulang terlebih dahulu dan fokus keberangkatan jemaah yang terdampak kebijakan Saudi ini dan sudah memiliki jadwal.
Baca Juga: Umrah Ditutup, Travel di Kalsel Tetap Gelar Manasik
Reporter: Bahaudin Qusairi
Editor: Muhammad Bulkini