apahabar.com, JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menegaskan pemerintah mendukung Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) dalam pengembangan industri sawit berkelanjutan di tanah air.
Dukungan tersebut, lanjutnya, termasuk program percepatan sawit rakyat yang harus dilaksanakan secara sinergis antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani kelapa sawit.
"Presiden, Wapres, dan Menteri all out mendukung Gapki untuk menjaga industri sawit nasional. Termasuk mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat," kata Mentan dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (4/3).
Sebelumnya dalam Pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XI Gapki di Istana Wapres, Jumat (3/3) Mentan menyatakan, sawit terus menjadi penopang dan andalan perekonomian nasional di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global.
Baca Juga: Jadi Acuan Harga CPO Global, Indonesia Bentuk Bursa Khusus Sawit
Komoditas strategis nasional ini memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi kinerja ekspor Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tambahnya, nilai ekspor pertanian Januari-Desember 2022 sebesar Rp640,56 triliun atau naik 3,93 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Sub sektor perkebunan terus menjadi penyumbang terbesar ekspor di sektor pertanian dengan kontribusi sebesar Rp622,37 triliun (97,16%).
Ekspor komoditas perkebunan yang melonjak pada 2022 paling besar disumbang oleh komoditas kelapa sawit dengan nilai Rp468,64 3 triliun (75,30%).
“Hal ini menunjukkan bahwa peluang ekspor komoditi perkebunan di antaranya kelapa sawit sebagai salah satu sumber devisa negara masih terus meningkat,” ungkap Syahrul.
Baca Juga: Peremajaan Sawit Rakyat, Mentan: Jaga Resiliensi Perkebunan
Menurut dia, kontribusi kelapa sawit tersebut ditopang dari luas areal tutupan kelapa sawit nasional yang telah mencapai 16,38 juta hektar (ha), di mana sekitar 6,9 juta ha merupakan milik pekebun sawit rakyat.
“Namun kondisi kebun sawit rakyat kita terus menghadapi tantangan besar terkait produktivitas dan capaian peremajaan,” katanya.
Mentan mengatakan kemitraan antara perusahaan kelapa sawit besar (swasta dan BUMN) dengan perkebunan rakyat harus diperkuat. Kemitraan ini akan mendorong peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat, salah satunya melalui program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Setiap tahun program PSR ditargetkan seluas 180.000 ha yang tersebar di 21 provinsi sentra kelapa sawit. “Gapki harus dapat mengambil bagian dalam menyukseskan program tersebut,” katanya.
Baca Juga: Ngobrol Bareng Buruh Perusahaan Sawit, Wahyudi Kantongi Banyak Keluhan
Sementara itu, Ketua Umum Gapki Joko Supriyono menegaskan sebagai asosiasi sektor hulu perkebunan kelapa sawit, pihaknya merupakan mitra pemerintah.
Gapki tetap fokus untuk terus menjaga dan mendorong kemajuan industri sawit dan tetap mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyediakan lapangan kerja dan sumbangan devisa. Ini terbukti selama tiga tahun masa pandemi, industri sawit dapat cepat kembali pulih dalam menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi.
"Selama pandemi, tidak ada pemutusan hubungan kerja di industri sawit," katanya.
Menurut Joko Supriyono, perusahaan perkebunan kelapa sawit memiliki komitmen dan konsisten dalam membangun dan memperkuat kemitraan khususnya kemitraan dengan petani sawit.
Baca Juga: Kesehatan dan Peremajaan Solusi Produktivitas Sawit Nasional
"Kemitraan dengan petani sawit adalah suatu keniscayaan, perusahaan dan petani adalah satu rantai pasok yang tidak bisa dipisahkan. Kalau harga TBS turun dan petani susah, maka perusahaan juga susah karena harga CPO pasti turun, begitu juga sebaliknya," ujarnya.
Kemitraan menjadi semakin penting bahkan mendesak saat ini terutama karena pentingnya peningkatan produktivitas kebun milik petani. Gerakan peningkatan produktivitas kebun rakyat ini dilakukan dengan program peremajaan sawit rakyat (PSR).
Perusahaan perkebunan, tambahnya, akan mengambil bagian dalam program ini melalui kemitraan dengan petani baik dalam program PSR maupun teknis budidaya bagi yang belum PSR.
“Kami yakin program PSR ini sejalan dengan prioritas pemerintah saat ini yaitu penurunan kemiskinan ekstrim, penurunan stunting dan menggiatkan investasi,” demikian Joko Supriyono.