apahabar.com, JAKARTA – Upaya pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional harus berjalan beriringan dengan pemanfaatan riset dan inovasi di bidang pangan. Untuk itu, penerapan kebijakan pembangunan pangan berbasis riset, data, serta visi yang inovatif menjadi variabel kunci yang harus terus ditingkatkan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi pada Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program dan Kegiatan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2023, Selasa, (4/7), di IPB International Convention Center (IICC) Bogor. Menurutnya, riset dan inovasi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam upaya memperkuat sektor pangan nasional.
“Maka dari itu, hari ini Bapanas bersama BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) sepakat untuk memperkuat kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan hasil invensi dan inovasi, serta kebijakan untuk peningkatan pembangunan di bidang pangan,” ujarnya usai penandatanganan nota kesepahaman.
Melalui kerja sama ini diharapkan bisa memberi dampak besar bagi kemajuan sektor pangan nasional, mengingat BRIN merupakan lembaga negara paling kredibel di bidang riset dan inovasi.
Baca Juga: Harga Bawang Putih Naik, Bapanas: Stok di Bawah Kebutuhan Nasional
Selanjutnya akan dijalankan berbagai program penguatan pangan, meliputi aspek ketersediaan dan stabilitas pangan, pengentasan rawan pangan dan gizi, serta penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
“Salah satu yang urgen dikerjakan bersama teman-teman BRIN adalah kerja sama pengembangan dan penyatuan data pangan dari mulai stok dan harga pangan di seluruh daerah. Kita harus tahu persis berapa stok 9 komoditas pangan di daerah, karena sangat krusial dan menentukan arah kebijakan,” ujarnya.
Arief menegaskan, sebelumnya kerja sama antara Bapanas dan BRIN telah berjalan untuk sejumlah program di antaranya penyusunan standar mutu beras dan vanilla, kajian posisi Indonesia dalam forum Codex Internasional, pemberian rekomendasi teknis penerbitan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik (SPPB PSAT), hingga pengembangan Artificial Intelligence (AI) untuk forecasting atau peramalan harga pangan. Saat ini kerja sama tersebut masih terus berjalan.
“Sebelum MoU kita telah banyak bekerja sama dengan BRIN. Penandatanganan nota kesepahaman ini semakin memantapkan kolaborasi yang telah terjalin dengan sangat baik," paparnya.
Baca Juga: Keterjangkauan Pangan, Bapanas Genjot Koneksi Pangan Antar Daerah
Salah satu yang terbaru adalah kerja sama demonstrasi area penanaman benih unggul di Sukamandi bersama ID FOOD dan Sang Hyang Seri member of ID FOOD. Dalam Dem-area itu Bapanas meminta dukungan BRIN untuk penyiapan benih unggul yang nantinya akan dibudidayakan secara masal untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
Melihat luasnya potensi kerja sama pengembangan pangan bersama BRIN, Arief mengajak seluruh Dinas Urusan Pangan Provinsi serta Kabupaten/Kota dapat melakukan kolaborasi serupa di daerah masing-masing, sehingga semakin banyak riset, pengembangan, dan inovasi yang lahir berdasarkan potensi lokal setiap daerah.
“Saya mengajak seluruh Dinas urusan pangan baik di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk menginisiasi atau memperkuat kerja sama dengan BRIN daerah. Lihat apa potensi daerah yang bisa dikembangkan dan fokuskan di sana," katanya.
Menurut Arief, sudah seharusnya Bapanas mengedepankan riset dan inovasi sebagai landasan dan pertimbangan utama dalam pengambilan kebijakan, khususnya terkait pangan. Kebijakan yang memiliki rujukan riset yang kuat bisa menjadi solusi yang presisi dan tepat sasaran.
Baca Juga: Kebutuhan Pangan, BRIN Siap Sediakan Data dan Riset untuk Bapanas
Kerja sama itu akan menambah rentetan sinergitas lintas sektor yang telah dijalin Bapanas. Arief menyebutkan, untuk percepatan pelaksanaan tugas dan fungsi, sebelumnya Bapanas telah menggandeng Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Badan Pusat Statistik (BPS), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), TNI, Polri, serta institusi perguruan tinggi dan berbagai asosiasi.
“Salah satu misi Bapanas adalah membangun konektivitas karena kita menyadari pembenahan sektor pangan nasional tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu dukungan banyak pihak terutama unsur pentahelix, seperti pemerintah, akademisi, badan atau pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan media,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyampaikan, BRIN siap mendukung penuh NFA, khususnya dalam membuat kebijakan berbasis sains dan data.
“Karena kalau kita bicara pangan kalau tidak berbasis data dan angka berpotensi menghasilkan kebijakan yang tidak tepat, terlebih negara Indonesia sebagai negara kontinen, di mana kebutuhan akan data yang akurat dan sahih di setiap lokasi menjadi sangat penting untuk memastikan produksi, termasuk juga seluruh rangkaian supply chain pangan,” jelasnya.
Ia juga mengungkapkan, turut mendukung dilakukannya kerja sama spesifik dalam bidang pangan antara BRIN Daerah dengan seluruh dinas urusan pangan. “Jangan segan meminta dukungan BRIN Daerah untuk mendukung implementasi kebijakan pangan, misalnya terkait kajian detail, data, atau riset,” pungkasnya.