apahabar.com, BANJARBARU – Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mendatangi pemerintah provinsi Kalsel, Senin (24/2). Mereka sengaja datang untuk mengevaluasi sejauh mana program aliran dana desa di Bumi Pangeran Antasari.
“Kita mengevaluasi bagaimana efektivitas daripada transfer keuangan daerah ini,” ucap Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal kepada awak media usai gelar pertemuan di ruang rapat H Maksid, Kantor Setdaprov Kalsel.
Dengan begitu, lanjut Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI ini, selanjutnya akan disinkronkan ke pemerintah pusat dalam pembahasan, tepatnya pada belanja transfer daerah nanti.
“Apapun kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi mitra kami, kita akan apresiasi dan kita akan lihat evaluasinya seperti apa,” ujarnya.
Percepatan transfer melalui pusat ke desa dilakukan untuk mendorong percepatan pembangunan di desa. Kendala selama ini yang ditemui kata dia, yaitu pada permasalahan petunjuk teknis yang terlambat.
“Makanya kita juga hadirkan Dirjen Perimbangan Keuangan daerah yang tugasnya langsung mentransfer dana keuangan daerah itu,” terangnya.
Meski begitu, Cucun mengatakan tetap ada kekhawatiran dalam pelaksanaan transfer ke daerah. Ini dikarenakan kapasitas kepala desa yang dinilai belum semumpuni kepala daerah yang ada.
“Baik dari sisi kemampuan perencanaan keuangan atau mereka memetakan bagaimana pelaporan daripada keuangan negara,” nilainya.
Mengantisipasi kendala-kendala yang membahayakan, pihaknya akan tetap melakukan evaluasi. Seperti hal-hal bersifat politis yang sering terjadi diskriminatif dalam penyaluran dana desa.
Kedatangan tim Banggar DPR RI mendapat sambutan baik dari Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor.
Menurutnya ini adalah keterpaduan dalam memaksimalkan manfaat kemampuan keuangan daerah dan pusat.
“Ini disinergiskan yang mana yang bisa dibantu, yang mana yang benar-benar bisa bermanfaat buat rakyat,” kata Paman Birin.
Dicontohkannya seperti program Presiden Joko Widodo dengan dana desanya. Ia menilai program itu signifikan dalam kemajuan dan perkembangan desa tertinggal di Indonesia.
“Artinya memang benar anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan kebijakan presiden memang bermanfaat sekali buat masyarakat yang di desa-desa,” papar dia.
Kunjungan kerja ini tim Banggar DPR RI sendiri dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBD.
Baca Juga:Konsultasikan Aturan Penggunaan Dana Desa, DPRD Balangan Sambangi Dua Kementerian
Baca Juga:Dua Kasus Dana Desa di Batola Tinggal Disidangkan
Reporter: Musnita Sari
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin