apahabar.com, JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan progres terbaru megaproyek kereta api di Kalimantan Selatan (Kalsel).
Direktur Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal mengatakan fokus pemerintah saat ini baru sebatas Trans Kalimantan Railway. Belum menyentuh ke Kalsel.
"Yang jelas pemerintah juga punya program untuk trans Kalimantan railway, itu ada proses. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua itu ada di masterplan," kata dia kepada apahabar.com Rabu (20/12)
Namun rencana tersebut masih dalam pembahasan studi kelayakan. Feasibility study (FS), kata dia, diperlukan. Agar megaproyek senilai Rp53 triliun itu sesuai dengan kebutuhan.
"Jangan sampai membangun kereta api namun demand masyarakatnya rendah," jelasnya.
Di samping itu Kemenhub juga tengah membangun kereta angkutan di Kalimantan. Yang bekerja sama dengan pihak ketiga. Namun baru sebatas sarana mengangkut batu bara.
"Artinya tergantung demand atau permintaan. Dedikasi kereta api ini untuk barang atau penumpang. Kalau penumpang, cukup gak? makanya tunggu FS," tutur dia.
Penting untuk tahu. FS diperlukan pemerintah tak hanya untuk melihat kelayakan pembanguan. Namun juga tingkat permintaan kondisi lingkungan dan perencanaan.
Dalam urusan lingkungan. Dia menyoroti, tanah Kalimantan yang berjenis gambut. Pihaknya harus memastikan tanah tersebut dapat menjadi jalur kereta api atau tidak.
"Ya makanya nanti dari FS itu ketemu hasilnya. Ketemu jalurnya lewat mana, tanah gambut atau tanah padat. Melalui hutan lindung atau tidak. Kalau iya, harus lewat atas atau lewat bawah," jelas dia.
Apabila aspek lingkungan beres, barulah ke proses berikutnya. Yakni analisis mengenai dampak lingkungan (amdal).
Dalam hal ini, pemerintah daerah bakal melakukan penetapan tata ruang sebagai alas hukum pembangunan. Setelahnya lanjut ke rancang bangun rinci atau detail engineering design (DED).
DED sebagai perencanaan atau detail gambar kerja yang dibuat konsultan perencana untuk pekerjaan bangunan sipil.
"Baru setelah itu lelang, bisa KPBU atau APBN," tandas dia.
Tak mudah memang merealisasikan proyek sekaliber kereta api di Kalimantan. Trans Kalimantan Railway contohnya. Sampai kini proyek kereta api perdana di Kalimantan itu tak jelas nasibnya. 2022 silam, bahkan Rusia Railways selaku pemodal mengundurkan diri dari proyek ini.
Dinilai Tak Realistis
Rencana megaporyek kereta api di Kalsel kembali mencuat lewat kampanye Anies Baswedan. Jika terpilih menjadi presiden, Anies berjanji merealisasikan mimpi warga Kalsel itu.
Namun bukan hanya Anies. Janji serupa juga pernah dilontarkan Jokowi saat berkampanye 2019 silam di Stadion 17 Mei, Banjarmasin.
Anies sendiri melontarkan janjinya saat berkampenye di Banjarmasin, Kalsel, Selasa (5/12). Di hadapan ratusan mahasiswa dan kaum milenial, capres jagoan Koalisi Perubahan itu melihat kehadiran moda transportasi kereta api menjadi amat penting.
Belakangan janji itu dianggap tak cukup realistis oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Salah satu faktornya adalah masih rendahnya permintaan atau demand di Kalsel.
"Jangan seperti di Palembang. Penumpangnya sedikit. Sayang duitnya," ungkap Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Djoko Setijowarno.
Dosen Antropologi Universitas Lambung Mangkurat, Nasrullah punya mengutarakan pendapatnya. Ia melihat janji Anies tersebut berpotensi dibatalkan.
"Semuanya akan berpotensi dibatalkan jika yang memberikan janji itu terpilih tanpa adanya support politik," jelasnya.
Nasrullah melihat publik jangan melihat dulu asas kemanfaatannya. Yang penting apakah megaproyek itu bisa terlaksana apa tidak.
Menurutnya, moda transportasi kereta api masih relevan dengan kebutuhan masyarakat Kalsel saat ini. Terutama di wilayah pedalaman.
Ia pun mendorong agar para calon presiden dapat meningkatkan nilai tawar megaproyek ini. Salah satunya dengan memperluas jangkauan.