Opini

Karmila dalam Bayang-Bayang Politik Patronase Sang Ayah

Oleh: Muhammad Uhaib As’ad  TURBULENSI perpolitikan lokal di Kalimantan Selatan semakin hari semakin dinamis, termasuk di…

Karmila H Muhidin, anggota DPRD Kalsel terpilih periode 2019-2024 dengan suara terbanyak di Dapil 1 Banjarmasin. Foto-apahabar.com/Robby

Oleh: Muhammad Uhaib As’ad

Dr Muhammad Uhaib As'ad. Sumber foto: Jejakrekam.com

TURBULENSI perpolitikan lokal di Kalimantan Selatan semakin hari semakin dinamis, termasuk di Banjarmasin.

Pertarungan perebutan kursi wali kota Banjarmasin tak kalah maraknya dengan daerah lain.

Kota Banjarmasin bisa jadi menjadi barometer bagi daerah atau kabupaten di Kalimantan Selatan.

Namun, bagi saya kontestasi elektoral Banjarmasin jauh lebih menarik diamati dibanding daerah lain.

Tampilnya H Karmila sebagai salah satu kandidat wali kota semakin menambah maraknya dinamika politik.

Seperti diketahui, H Karmila pada saat ini adalah wakil ketua DPRD Kalsel dari Fraksi Partai Amanah Nasional (PAN) dan anak dari H Muhidin (mantan wali kota dua periode).

H Muhidin adalah Ketua PAN Provinsi Kalsel dan mertua ketua DPRD Kota Banjarmasin Harry Wijaya. Harry merupakan suami daripada Karmila.

Dalam perkembangan politik terakhir, tampilnya figur Karmila sebagai salah satu kandidat telah merubah konstalasi geo-politik Kota Banjarmasin.

Ibu Sina sebagai incumbent dan Habib Banua (Abdurrahman Bahasyim), kedua kandidat ini masing-masing memiliki kekuatan politik dan basis massa.

Sebagai petahana, Ibnu Sina memiliki kekuatan infrastrukur politik, jaringan birokrasi dan patronase politik yang tentu saja menjadi modal politik untuk bertarung kembali.

Sementara Habib Banua memilik basis massa yang dibuktikan lolosnya kembali menjadi anggota dewan perwakilan daerah (DPD) untuk kali kedua.

Fenomena Habib Banua dalam konstelasi politik lokal di Kalsel patut diperhitungkan.

Bagi sebagian warga Kalsel, personifikasi identitas Habib memiliki tempat tersendiri dalam kultur dan sosiol-religiusitas dalam world view warga Banjarmasin.

Artinya, Habib Banua tidak bisa dianggap sebagai pelengkap penderita dalam kontestasi politik lokal ini.

Oleh karena, sejauh pamahaman saya, H Karmila bukan saja melawan Ibnu Sina sebagai petahana tetapi jauh lebih berat melawan Habib Banua yang memiliki pendukung fanatik.

Fanatisme itu muncul itu bukan karena mengandalkan kekuatan finansial atau intervensi kapital akan tetapi di-drive (digerakkan) oleh ideologi Habaibisme yang menjadi kekuatan basis patronase.

Hari ini apahabar.com mengekespose bahwa H Karmila mengganti nama atau menambahkan nama sang ayahanda (Muhidin) di belakang namanya.

Secara politik hal ini dapat dipahami. Tujuannya adalah membangun political branding atau meneguhkan citra politik.

Dalam studi politik hal ini disebut sebagai the pattern of political strategy.

H Karmila dalam konteks politik lokal boleh dibilang sebagai pendatang baru. Akan tetapi mampu meraih suara signifikan dan meloloskan diri sebagai anggota DPRD provinsi dan menjadi wakil ketua DPRD.

Cukup populerkah nama H Karmila sehingga dapat meraih suara signifikan dan mengalahkan para politisi yang memiliki jam terbang lama?

Menurut pengamatan penelitian saya, suara signifikan itu bukan karena suara ideologis akan tetapi tidak lebih sebagai suara pragmatis.

Menurut Dr Taufik Arbain, staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bahwa pragmatisme politik warga Kalsel masih sangat tinggi.

Tingkat politik uang di Kalsel, tarmasuk Kota Banjarmasin 62 persen. Artinya, politik uang sangat dominan dalam dinamika politik lokal di Kalsel, termasuk Pilkada dan Pileg.

Artinya, politik patronase dan politik bayang-bayang Sang Ayah adalah satu strategi untuk membangun patronase.

Apapun argumen kita bahwa hal seperti akan mengarahkan demokrasi lokal menjadi arena pembaptisan politik dinasti, politik oligarki, dan politik kartel. (*)

Baca Juga: Pilgub Kalsel, Golkar Rilis 7 Nama Pendamping Paman Birin

Baca Juga: Godok Sembilan Nama untuk Pilwali, Gerindra Banjarmasin Tunggu Instruksi DPP

Baca Juga: Ananda Belum Bersua Jodoh di Pilwali, Golkar Banjarmasin Menunggu Keputusan Provinsi

Penulis adalah Analis Politik dan Kebijakan Publik pada Center for Politics and Public Policy Studies Banjarmasin

======================================================================

Tulisan ini adalah kiriman dari publisher, isi tulisan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.