apahabar.com, BANJARMASIN – Pemerintah pusat memastikan Kalimantan Selatan tak masuk daftar rencana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), istilah baru pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Pelaku sektor usaha perhotelan di Banjarmasin angkat bicara menyikapi kebijakan itu.
General Manager Fave Hotel Banjarmasin, Devy Antonius Malo mengatakan apabila kebijakan itu diterapkan di Kalsel, maka dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap tingkat hunian kamar hotel.
“Yang terpengaruh mungkin restoran hotel karena diharuskan take away,” ucap Devy Antonius Malo kepada apahabar.com, Kamis (7/1) sore.
Jika kondisi begitu, kata dia, maka protokol kesehatan (prokes) harus diperketat dan diterapkan secara maksimal.
“Kami siap untuk menerapkannya dengan maksimal,” katanya.
Sejauh ini, sambung dia, okupansi kamar hotel sendiri sudah cukup membaik. Bahkan beberapa hari terakhir mencapai 70 persen.
“Lantaran Banjarmasin bukan kota wisata, sehingga tidak terlalu terpengaruh,” bebernya.
Sementara itu, Manager Hotel 88 Banjarmasin, Panji Adi Purnomo mengungkapkan semua sektor usaha akan merasakan hal yang sama.
“Saya rasa semua sektor usaha akan merasakan hal yang sama,” sebutnya.
Disinggung soal okupansi kamar hotel, dia membeberkan tingkat hunian masih di atas 40 persen.
Bahkan ketika akhir pekan berada di atas 60 persen.
“Kondisi seperti ini sekitar awal Oktober 2020. Semoga Januari ini tidak menurun lagi,” pungkasnya.
Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kalsel tetap was-was dengan regulasi tersebut. Mengingat, masih belum ada sikap resmi dari pemerintah daerah.
"Kita pasti was-was dengan rencana kebijakan ini," ucap Wakil Ketua Umum APINDO Kalsel, Salim Fahri kepada apahabar.com, Kamis (7/1) siang.
Sejauh ini, kata dia, kondisi perekonomian Kalsel sudah mulai membaik.
Hal itu terbukti dengan bergeliatnya sektor usaha seperti perhotelan, kuliner, dan mebel.
"Kondisi ekonomi saat ini sudah cukup membaik dibandingkan beberapa bulan lalu," katanya.
Sedangkan sektor usaha yang masih terpuruk yakni biro perjalanan haji dan umrah.
"Misal seperti Travellindo. Kantornya sudah 2 bulan tutup karena tidak ada kepastian terkait keberangkatan umrah dan haji," bebernya.
Jika memang diterapkan, dia berharap pemerintah daerah benar-benar mengkaji kebijakan tersebut dengan melihat segala macam aspek, termasuk ekonomi.
"Ini harus dilihat dari semua aspek. Jangan diterapkan semua wilayah seperti PSBB kemarin," pungkasnya.