KALEIDOSKOP 2020: Ekonomi Kalsel Porak Poranda, Hoaks Covid-19, hingga Wali Kota Wafat

MEMASUKI lembar terakhir dalam kalender 2020, dunia masih disibukkan dengan penanganan wabah virus korona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-Cov-2).

Tak hanya menyerang sistem pernapasan manusia, dampak dari Covid-19 ikut memorak-porandakan perekonomian dunia hingga ke Kalimantan Selatan.

Untuk diingat, virus ini teridentifikasi perdana di Wuhan, China. Pemerintah Indonesia mengumumkan kasus pertama pada 2 Maret 2020.

Penularan terus meluas hingga ke beberapa daerah lain, termasuk di Kalimantan Selatan menjelang akhir Maret 2020.

apahabar.com mencoba merangkum perkembangan Covid-19 di Kalsel dalam Kaleidoskop 2020, berikut ini:

1. Kasus Pertama di Kalsel

Di Banua, apahabar.com termasuk yang pertama memberitakan kasus perdana penularan Covid-19. Kala itu, konfirmasi langsung didapatkan saat menjumpai Gubernur Sahbirin Noor yang baru saja melakukan video conference bersama seluruh Bupati dan Wali Kota se Kalsel.

“Kita mendapatkan informasi dari 5 hasil pemeriksaan yang kemarin, didapatkan hari ini satu positif,” ucap Sahbirin di Kantor Setdaprov Kalsel, Minggu 22 Maret.

Menyusul adanya pasien terkonfirmasi positif, pemerintah lalu menaikkan status dari siaga darurat menjadi tanggap darurat Covid-19.

2. Aktivitas Harian Mendadak Lumpuh

Di hari yang sama, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel memutuskan reposisi pembelajaran tatap muka menjadi metode daring.

Aturan ini kemudian juga diterapkan oleh seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta.

Gubernur juga mengambil langkah cepat dengan mengeluarkan kebijakan sistem bekerja dari rumah secara online atau work from home (WFH). Kebijakan ini terhitung sejak 23 Maret 2020.

Sejumlah sektor mulai terdampak dengan adanya aturan pembatasan sosial oleh pemerintah. Sebut saja ekonomi, pariwisata hingga akomodasi.

Pemerintah kabupaten/kota mulai menerapkan sejumlah aturan guna mengantisipasi penyebaran virus.

Aksi sigap dibuktikan oleh aparat keamanan di wilayah Banjarmasin, dengan menindak tegas cafe serta tempat hiburan malam yang beroperasi dan melanggar aturan pemerintah.

“Kita menjalankan razia ini sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu wali kota Banjarmasin dan maklumat Polri yang meminta kepada tempat hiburan untuk tutup sementara,” kata Kapolresta Banjarmasin, Kombes Rachmat Hendrawan usai giat, Minggu (22/3) malam.

3. Hoaks Bertebaran

Merebaknya pemberitaan seputar Covid-19 memicu kemunculan beragam informasi yang mudah meresahkan publik.

Senin 23 Maret malam, warga Banjarmasin dibuat geger pasca-seorang driver ojol (ojek online) kejang-kejang dengan mulut berbusa di halaman sebuah gerai makanan cepat saji.

Tak ayal, tudingan miring dilontarkan warga yang menduga pria tersebut tertular korona.

Apalagi, video kejadian dengan cepat tersebar luas di media sosial. Padahal, penyebab kejang adalah bekas operasi yang membuatnya tidak dapat mengontrol saraf tubuh.

Di Martapura, potongan video penjemputan terduga terjangkit virus Corona juga viral dan membuat masyarakat panik.

Kepala Dinas Kesehatan Banjar, Diauddin, menegaskan itu adalah kejadian lama dan bukan penyintas Covid-19.

“Sudah lama, ketika awal-awal dibentuk posko tim Gugus Tugas. Orangnya memang sedang sakit dan sudah berumur,” kata Dia.

Tak hanya viral di media sosial, informasi tak benar juga terjadi di lingkup pendidikan.

Mirisnya, misinformasi itu ikut disebarkan oleh Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Sutarto Hadi, yang mengonfirmasi ada mahasiswanya yang tertular Covid-19.

“Yang bersangkutan sudah diisolasi di suatu tempat di luar Kalsel. Positif Covid-19, tapi kita berdoa yang terbaik, semoga yang bersangkutan segera sembuh,” jelas Sutarto melalui pesan singkat.

Dikonfirmasi apahabar.com, mahasiswa yang dimaksud membantah bahwa dirinya positif Covid-19.

Kala itu, dia hanya berstatus sebagai Orang Dalam Pengawasan (ODP) berdasarkan pemeriksaan tim dokter dari Rumah Sakit di Papua.

“Saya kecewa dengan statement Rektor ULM yang berani bicara kalau saya positif. Saya dapat berita dari grup. Sama sekali saya tidak pernah dihubungi pihak kampus, apalagi Rektor,” bantah mahasiswa pasca-sarjana Fakultas Hukum ULM itu.

4. Distribusi APD Hingga Kelangkaan Masker

Bantuan penanganan Covid-19 terus berdatangan. Pemerintah pusat mulai mendistribusikan alat pelindung diri (APD) hingga alat uji Rapid Test untuk mendeteksi infeksi virus korona pada terduga penyintas Covid-19.

Seiring waktu, penggunaan masker mulai diwajibkan. Pemerintah juga gencar melakukan penyemprotan disinfektan, terutama pada fasilitas umum. Hal ini karena virus korona menyebar dan menular kepada orang lain melalui droplet (tetesan air liur).

Dari sini, muncul gerakan 3M yaitu menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Lalu 3T yaitu testing, treatment dan tracing.

Istilah ini yang digunakan Satgas Covid-19 dan tim surveilans dalam menjaring atau melacak masyarakat yang diduga tertular virus Corona.

Jauh sebelum munculnya kasus positif Covid-19 di Kalsel, kelangkaan APD sudah terjadi di beberapa daerah.

Di Banjarbaru, harga masker sempat melonjak hingga empat kali lipat.

Kenaikan harga terjadi secara bertahap, disusul menipisnya stok masker di sejumlah apotek dan toko.

“Kenaikan harga sejak booming Corona. Naiknya beberapa kali, dari Rp30 ribu hingga Rp120 ribu,” ungkap Yani, salah satu pedagang masker di Banjarbaru, Sabtu (15/2).

5. PSBB Tuai Pro-Kontra

Banjarmasin jadi kota pertama di Kalsel yang mendapat izin penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dalam praktiknya, kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai pihak.

Sejatinya, PSBB dilaksanakan untuk memperketat akses keluar masuk kota guna mencegah penularan korona meluas.

Setelah uji coba, Jubir Satgas Covid-19 Banjarmasin, Machli Riyadi, mengakui pola screening tidak cocok dilakukan di kawasan perbatasan.

Sejumlah tokoh hingga pengamat juga kompak mengkritik dan menilai PSBB tidak maksimal dalam langkah penurunan kasus Covid-19 di Banjarmasin.

Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, secara resmi mengakhiri masa PSBB tahapan ketiga pada Minggu (31/5).

Selaras dengan itu, pos penjagaan serta jam malam yang diterapkan dalam Perwali Nomor 37 tahun 2020 tidak berlaku lagi.

6. Wali Kota Nadjmi Adhani Wafat

Upaya preventif terus dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19 di Kalsel.

Mulai dari penerapan protokol Covid-19 yang ketat bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan kesehatan, menambah ruang perawatan dan isolasi, hingga jumlah tenaga kesehatan.

Sayangnya, virus berbahaya ini mudah menular dan menyebabkan kematian pada kasus terberat.

Tak mengenal usia dan jabatan, data terakhir Satgas Covid-19 Kalsel menunjukkan virus ini telah membunuh hingga 584 orang.

Satu yang tidak bisa dilupakan adalah meninggalnya Wali kota Banjarbaru, H Nadjmi Adhani pada Senin (10/8) dini hari.

Wafat pada usia 50 tahun, Nadjmi sebelumnya memang menjalani perawatan intensif di rumah sakit Ulin Banjarmasin selama dua pekan.

Terbaru, publik juga dikejutkan dengan meninggalnya Ananda Rizky Pratama yaitu suami dari publik figur asal Banjarbaru, Yulita atau Mama Lita Masterchef Indonesia pada Jumat (27/11).

Kematian ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Kabupaten Banjar itu dikonfirmasi positif tertular virus Covid-19.

Pasca-ditinggal sang suami, Mama Lita meluapkan rasa kehilangannya melalui unggahan di media sosial.

Tak sedikit, warganet turut bersedih membaca caption instagram yang dituangkan oleh Mama Lita di instagram-nya.

Menengok ke belakang, kasus kematian akibat Covid-19 sempat jadi bahan perbincangan khalayak. Sebab, tim medis melakukan prosedur pemulasaraan yang berbeda pada jenazah terkonfirmasi positif.

Di antaranya, menggunakan plastik kedap udara, tidak dimandikan atau ditayamumkan, hingga pembatasan orang pada tahap salat dan penguburan jenazah.

7. Pilkada di Tengah Wabah

Banyak yang menyayangkan proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) tetap dilangsungkan di tengah tingginya kasus penularan Covid-19.

Sementara, kegiatan sosial maupun keagamaan mengalami pembatasan dan diatur secara ketat.

Presiden Joko Widodo resmi menggeser jadwal Pilkada serentak ke pengujung tahun 2020.

Pemerintah mulai mengatur skema untuk mencegah ledakan kasus Covid-19 selama masa Pilkada berlangsung.

“Kita tidak bisa menjamin apakah 2021 akan selesai, menurun atau semakin membesar. Maka kita ambil skenario optimis yaitu pertimbangan melihat negara lain,” ungkap Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian dalam kunjungan kerja di Banjarmasin, Sabtu (18/7).

Seiring waktu berjalan, kedisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan mulai mengendur.

Beberapa faktornya antara lain pelonggaran kegiatan ekonomi dan aktivitas pada libur panjang ketika memasuki tatanan kehidupan era baru atau new normal.

Prediksi peningkatan kasus dari dampak Pilkada mulai terbukti. Bertepatan dengan penyelenggaraan pemungutan suara pada Rabu (9/12), Satgas Covid-19 Kalsel mencatat 105 kasus positif terjaring.

Di Barito Kuala, puluhan panitia penyelenggara sempat dinyatakan positif Covid-19.

Wakil Bupati Batola, H Rahmadian Noor, pada Senin (16/11), menjabarkan hasil pemeriksaan mencatat ada 41 panitia Pilkada terkonfirmasi positif tertular.

8. Bansos Covid-19 Rawan

Sepanjang 2020, Ombudsman Kalsel menerima aduan khusus tentang pandemi Covid-19 sebanyak 80 laporan. Di antaranya bantuan sosial, pelayanan kesehatan, keuangan, keamanan dan transportasi.

Bantuan yang digelontorkan pemerintah pusat, selayaknya bertujuan membantu penanganan Covid-19 dan perekonomian masyarakat terdampak pandemi.

Mulai dari perlengkapan APD, peralatan medis, sembako hingga bantuan tunai. Kalsel, menjadi salah satu provinsi prioritas setelah mengalami kenaikan kasus Covid-19.

Tak hanya pemerintah, sejumlah instansi, komunitas hingga perseorangan ikut berlomba-lomba memberikan bantuan dalam rangka memerangi Covid-19.

Kondisi pandemi Covid-19 yang tak kunjung melandai, memicu peningkatan penyalahgunaan bansos oleh oknum tertentu. Terlebih di tengah kontestasi demokrasi atau Pilkada serentak 2020.

Buntut dari penyalahgunaan bansos penanganan Covid-19 yang paling mengejutkan publik adalah terkuaknya kasus korupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara pada Minggu (6/12) lalu.

Juliari diduga menerima uang senilai total Rp17 miliar dari dua pelaksanaan paket bansos sembako dalam rangka penanganan Covid-19. Dari paket senilai Rp300 ribu itu, Juliari diduga menerima fee atau ongkos Rp10 ribu.

Di Kalsel, bantuan sembako yang dibagikan Pemprov Kalsel melalui Gubernur Sahbirin Noor dianggap sebagai pelanggaran administratif dalam prosesi pilkada oleh Denny Indrayana.

Denny, sebagai lawan Sahbirin dalam pemilihan calon Gubernur Kalsel, menyebut paslon petahana menyalahgunakan bansos (sembako) untuk kampanye.

Dugaan kecurangan dan sederet bukti dikumpulkan sebagai modal Denny untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

9. Vaksin Jadi Tanda Tanya

Presiden memberikan atensi khusus pada Kalsel, setelah sempat menempati 5 teratas provinsi dengan angka penularan Covid-19 tertinggi.

Dalam upaya memutus mata penularan, Kalsel disebut mendapat jatah sekitar 2,45 juta vaksin pada tahap awal pelaksanaannya nanti.

Kendati telah tiba di Indonesia, pendistribusian vaksin belum ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pun dengan kuota yang akan diberikan di setiap daerah.

“Kami masih menunggu petunjuk teknis,” sahut Juru Bicara Satgas Covid-19 Kalsel, HM Muslim, Kamis (24/12).

Pemprov Kalsel menyiapkan target agar pemberian vaksin tepat sasaran. Sebagai prioritas adalah tenaga kesehatan serta aparat keamanan seperti TNI/Polri dan Satpol PP yang bersinggungan langsung dalam penanganan Covid-19.

Sebagai informasi, dalam 284 hari berjalan, sebaran Covid-19 di Kalsel telah mencapai 15.234 kasus penularan. Dari hasil perawatan di rumah sakit maupun karantina/isolasi mandiri tercatat 13.769 orang dinyatakan sembuh dan 584 orang meninggal dunia.

10. Ekonomi Porak Poranda

Kondisi perekonomian menjadi sektor paling terpukul akibat pandemi Covid-19 ikut mewabah di Kalsel.

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kalsel pada triwulan II-2020 dibanding triwulan II-2019 (y-on-y) mengalami kontraksi sebesar -2,61 persen.

Namun, masih tertahan oleh siklus panen padi yang mulai memasuki puncak panen. Pada akhir November, stok beras Kalsel surplus hingga 2 juta ton.

“Target 1,7 juta. Jadi kita banyak kelebihan 300 ribu ton,” ungkap Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) Kalsel, Syamsir Rahman, Senin (23/11).

Merosotnya ekonomi juga berimbas pada tenaga kerja dan pelaku UMKM. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kalsel, Siswansyah, melaporkan hingga Juli tercatat lebih dari 10 ribu pekerja yang terdampak resesi.

Ada yang di-PHK, dirumahkan oleh perusahaan yang menaungi, hingga kehilangan mata pencaharian.

Di Banjarmasin sebagai ibu kota Kalsel bahkan 1.523 karyawan diliburkan dan 121 orang di PHK. Sektor perhotelan penyumbang paling banyak dengan 1.080 karyawan.