Pemilu 2024

Kadin Harap Politikus Jaga Stabilitas Politik Demi Gaet Investor

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berharap para elite politik tak membuat gaduh demi menggaet investor ke Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Otonomi Daerah Kadin Indonesia sekaligus Direktur Eksekutif Apkasi Sarman Simanjorang (Foto:Dok. Produksi apahabar.com)

apahabar.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang berharap para elite politik tak membuat gaduh demi menggaet investor ke Indonesia.

Maka ia juga menginginkan kondisi dan stabilitas politik yang kondusif dan terjaga menjelang Pemilu 2024 mendatang.

"Tokoh-tokoh politik supaya mampu menciptakan kondisi politik yang kondusif dan tidak gaduh. Itu juga akan membuat ekonomi kita tumbuh positif," kata Sarman Simanjorang di Denpasar, Bali, Sabtu (15/7) kemarin.

Baca Juga: Arah Politik PAN: Gabung Koalisi Pemerintah, Ragu Bentuk Poros Baru

Sarman juga menambahkan bahwa stabilitas dan kondisi politik dapat menjadi pertimbangan investor masuk ke Indonesia. Maka jika stabilitas politik terjaga, pengusaha dapat merogoh kocek untuk berinvestasi di Indonesia.

"Tetapi kalau misalnya gaduh (kondisi politik) ini juga akan membuat pengusaha-pengusaha psikologinya terganggu dan investor juga akan ragu masuk," jelasnya.

Menurutnya stabilitas politik menjadi tantangan dan tugas bersama agar proses politik berjalan dengan damai, tertib dan kondusif.

Baca Juga: Investor Jepang Minat Produk Listrik Geo Dipa Energi

Sarman menyebut meskipun ekonomi Indonesia dapat tumbuh kuat 5,03 persen pada kuartal I-2023, namun Indonesia masih menghadapi tantangan perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik.

Kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja akibat dari konflik geopolitik global yang mempengaruhi inflasi di Indonesia dan ekonomi negara-negara di dunia.

"Kami telah menyampaikan kepada pemerintah bagaimana kita tetap waspada akan potensi yang kita miliki dan harus diberdayakan dengan semaksimal mungkin," imbuh dia.

Termasuk melalui potensi dalam negeri sebagaimana Instruksi Presiden (Inpres) agar belanja pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN lebih mengutamakan membeli produk dalam negeri.

"Potensinya luar biasa karena belanja pemerintah daerah dan pemerintah pusat hampir Rp1.000 triliun. Kalau itu belanja produk dalam negeri kita berputar di Indonesia, itu sangat memberikan kontribusi yang positif pada pertumbuhan ekonomi kita," pungkasnya.