Pengendalian Karhutla

Jokowi Ultimatum Antisipasi Karhutla, Jabatan Kapolri dan Panglima TNI Dipertaruhkan

Presiden Jokowi mengultimatum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memastikan TNI-Polri mengantisipasi kebakaran

Tim Pusdalops BPBD Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim, melakukan pemadaman karhutla terjadi pada 2022 lalu. Foto-Antara/Ho-Pusdalops PPU

apahabar.com, JAKARTA - Presiden Jokowi mengultimatum Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk memastikan TNI-Polri mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Sebab jabatan Kapolri dan Panglima TNI bakal dipertaruhkan demi menebus janji menghentikan karhutla di daerah rawan.

"Saya ulangi mengenai janji tujuh tahun yang lalu masih berlaku sampai sekarang," kata Jokowi usai menghadiri Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri tahun 2023 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (8/2).

Eks Gubernur DKI ini mendelegasikan tanggungjawab kepada TNI-Polri di wilayahnya masing-masing agar tak terjadi kebakaran besar.

"Kalau ada kebakaran besar di provinsi yang tanggung jawab Pangdam, Kapolda, Danrem, hati-hati, saya hanya ngomong hati-hati, janjiannya masih berlaku," ujarnya.

Ia menaruh perhatian besar pada sejumlah wilayah rawan karhutla yakni Riau, Sumatera Utara dan Kalimantan.

Menurutnya, pemanasan suhu di ketiga wilayah tersebut akan terjadi pada akhir Februari hingga Maret 2023 mendatang.

Untuk itu, ia melayangkan ultimatum kepada Kapolri Sigit dan Panglima TNI Yudo untuk memastikan jajarannya melaksanakan perintah untuk antisipasi karhutla di wilayahnya masing-masing.

"Kalau di wilayah saudara ada kebakaran dan tidak tertangani dengan baik, aturan main tetap sama, dicopot," pungkasnya.