apahabar.com, JAKARTA – Meski melaksanaan Pilpres telah usai, namun suasana pendukung kedua kubu masih ada ketegangan, bahkan berujung saling ejek. Situasi ini tentu tidak selaras dengan keinginan semua pihak agar terciptanya lingkungan yang damai dan tentram pasca Pemilu 2019 berlangsung.
Melihat kondisi itu, Ketua Umum Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Prof Dr Jimly Asshiddiqie, seperti dikutip dari Antara, Senin (22/04/2019) malam, menganjurkan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo dan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto untuk segera bertemu dan ngopi bareng.
Baca Juga: Jokowi-Ma'ruf Kalah di Kandang Nahdatul Ulama, Pengamat: Politik Identitas Keagamaan Nihil
“Saran saya makin cepat makin baik, tidak usah ngomong politik, kalau nanti ketemu ngomong politik setelah 22 Mei itu, sekarang ini jangan. Cengengesan saja sudah cukup, asal ketemu saja, silaturahim, ngopi saja,” kata Jimly kepada wartawan di Jakarta, Senin.
Pertemuan Jokowi dan Prabowo, menurutnya sangat penting untuk meredakan ketegangan dan tensi politik. Baik itu di kalangan partai pendukung maupun di level masyarakat bawah.
Bahkan Jimly mengakui bahwa dirinya yang sempat bertemu dengan Prabowo saat menunaikan shalat Jumat di Masjid Al Azhar pekan lalu, menyarankan untuk mengadakan pertemuan dengan Joko Widodo.
“Masing-masing sudah ngirim utusan, malah saya ndak diutus siapa-siapa, saya inisiatif saja pas ketemu Jumatan saya sudah bilang supaya ada pertemuan,” ungkap Jimly.
Jimly yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama tersebut menyarankan keduanya bisa bertemu di mana saja, sesegera mungkin, dan tanpa perlu membicarakan politik.
“Tidak usah bicara politik, cukup ngopi, ndak usah lama-lama 15 menit berfoto-foto cukup,” saran Jimly.
Tak lupa dia juga meminta kepada para elit politik, tokoh partai, dan tim sukses untuk menurunkan tensi politik bersama-sama guna meredakan ketegangan di masyarakat.
Jimly mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk tidak beradu opini lagi usai pemilihan presiden dan meminta agar memercayakan proses penyelesaian pemilihan umum melalui lembaga resmi baik itu Komisi Pemilihan Umum ataupun Mahkamah Konstitusi bila ingin mengajukan gugatan.
Baca Juga: Polisi Tangkap Pelaku Pembakaran Kotak Suara Pemilu di Jambi
Editor: Ahmad Zainal Muttaqin