Rangkap Jabatan PSSI

Jokowi Pastikan Menpora Pengganti Amali Anak Muda

Presiden Jokowi mematok syarat bagi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pengganti Zainudin Amali mesti diisi anak muda.

Zainudin Amali tegaskan per hari ini Senin (13/3) dirinya sudah tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Foto: apahabar.com/Rafi)

apahabar.com, JAKARTA - Presiden Jokowi mematok syarat bagi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) pengganti Zainudin Amali mesti diisi anak muda.

Hal ini disampaikan Jokowi saat ditemui awak media usai Penghargaan Penanganan Covid-19 di Gedung Dhanapala, Jakarta, Senin (20/3).

"Muda," kata Jokowi singkat.

Ia menerangkan bahwa figur muda menjadi kriteria yang relevan untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kendati demikian, mantan Gubernur DKI ini mengaku telah mengantongi sejumlah nama yang disodorkan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto untuk mengganti figur Zainudin Amali sebagai Menpora.

"Menpora belum diputuskan tapi nama-nama dari Pak Ketua Golkar sudah masuk ke kita tapi belum diputuskan, belum saya putuskan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyarankan pengganti Zainudin Amali mengisi posisi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) berasal dari golongan pemuda.

Sebab tugas, pokok, dan wewenang Menpora akan menyasar aktivitas dan perkembangan kepemudaan.

"Saya sih berangan-angan kalau bisa menteri pemuda dan olahraga yang usianya juga tidak terlalu tua," kata Abdul kepada apahabar.com, Kamis (16/3).

Menurutnya Kemenpora mesti diisi pemuda agar relevan dengan gerak langkah yang menyasar kepemudaan.

"Kelemahannya kan ini Menteri Pemuda dan Olahraga tapi kan Zainudin Amali bukan pemuda lagi, sehingga mungkin konsentrasi tentang pemuda kurang. Apalagi penggantinya pak Muhadjir Effendy. Ini kan usia biologis kan mempengaruhi pendapat, kebijakan dan sebagainya," jelasnya.

Ia memaklumi jabatan Menpora yang kini diisi sementara Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas. Sebab jabatan menteri tak dapat mengalami kekosongan.

"Muhadjir ini saya kira tidak definitif ya. Karena beliau kan Plt sampai ada yang definitif. Karena kan nggak boleh sampai ada kekosongan kekuasaan, kekosongan jabatan. Nah sehingga Muhadjir ini kan menkonya. Menko kan ketika menterinya tidak ada kan dia bertanggungjawab," ujarnya.